Bisnis.com, JAKARTA - Prediksi pertumbuhan jasa logistik pada 2014 mencapai 14,7% dengan nilai transaksi mencapai Rp1816 triliun. Dari jumlah itu, komoditas nasional hanya berkontribusi sebesar 23,28%.
Dari data yang diterbitkan Supply Chain Indonesia (SCI), komoditas nasional sektor industri pengolahan non migas berpotensi memberi nilai transaksi jasa logistik sebesar Rp237,5 triliun. Sektor ini terdiri dari industri makanan dan minuman, industri peralatan, mesin, perlengkapan transportasi, industri pupuk, dan produk kimia.
Sektor kedua yang mempunyai andil bagi pertambahan nilai transaksi jasa logistik merupakan sektor pertanian. Total nilai transaksi itu sekitar Rp185,3 triliun, berasal dari biaya logistik industri produk tanaman dan bahan makanan, perikanan, serta tanaman perkebunan.
Berdasar data bidang Transportasi dan Logistik Frost & Sullivan, nilai transaksi jasa logistik nasional itu mengalami penaikan dari tahun sebelumnya. Tahun ini, nilai transaksi menembus angka perolehan di 2013 yang sebesar Rp1583 triliun.
Dari kedua sumber di atas, tampak komoditas nasional masih kalau jauh dibandingkan penggerak yang berasal dari produk buatan luar negeri. Padahal, dengan ukuran tingkat konsumsi dan angka makro ekonomi, Indonesia cukup subur bagi pengembangan industri subtitusi dan agraria.
Salah satu yang memberatkan peran komoditas nasional dalam mendongkrak angka kinerja jasa logistik adalah ketaksiapan pemerintah menyusun klasifikasi komoditas berikut penguatannya. Sampai saat ini, pemerintah yang telah diamanatkan Cetak Biru Sislognas (sistem logistik nasional/ PP No 26 Tahun 2012), belum rampung menetapkan komoditas pokok dan strategis.
Persoalannya, penetapan komoditas pokok dan strategis, dipercaya mampu menstimulus penurunan biaya logistik dan memasok volume barang angkutan. Dari situ, perusahaan logistik nasional berkesempatan melebarkan sayap usaha ke tingkat regional dengan adanya kepercayaan menangani logistik vital yang berjumlah besar.
Asisten Deputi Sistem Logistik dan Fasilitas Perdagangan Kemenko Erwin Raza, penetapan komoditas pokok berbuntut adanya penciptaan sistem logistik, salah satu caranya bermitra dengan BUMN logistik.
Menurutnya, setelah ada penetapan komoditas, intervensi pemerintah untuk melanggengkan distribusi, seperti beras, untuk ditangani dengan sistem logistik dan berbasis transportasi kereta api, perlahan biaya angkutan massal itu menurun. "Selama ini, kereta api masih mahal," ujarnya, Jumat (28/3/2014).
Dari data dihimpun Bisnis.com, penetapan komoditas pokok yang dikelola bersama jasa logistik mampu menurunkan biaya logistik hingga 10%.
Charles Sagala, Direktur Logistik dan Sarana Distribusi Kementerian Perdagangan mengatakan, pihaknya yang masuk dalam sub tim kerja pengembangan Sislognas masih membahas penetapan tersebut.
"Penetapan Komoditas [Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting], masih dalam pembahasan degan Instansi terkait," ujarnya kepada Bisnis.
