Bisnis.com, JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan pemerintah tidak pernah membahas pengurangan tarif bea keluar konsentrat untuk mineral produksi PT Freeport Indonesia.
Hatta mengatakan sampai saat ini belum ada rekomendasi dari Kementerian ESDM untuk memberikan keringanan tarif bea keluar untuk konsentrat tembaga produksi Freeport.
Pemerintah, lanjutnya, juga tidak pernah menggelar rapat atau pembicaraan mengenai rencana keringanan tarif bea keluar untuk Freeport.
“Belum ada [rekomendasi dari Kementerian ESDM]. Tidak ada pembahasan [pengurangan tarif BK untuk Freeport],” katanya usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Jumat (7/3/2014).
Perusahaan tambang, lanjut Hatta, seharusnya tidak perlu memusingkan penerapan tarif BK mineral progresif jika serius mendirikan smelter di Tanah Air.
Dia menjelaskan pemerintah mengenekan pajak ekspor untuk memastikan perusahaan tambang segera membangun pusat pengolahan dan pemurnian.
“Intinya itu, secepat mungkin bangun smelter. BK itu kan tidak diperlukan sepanjang memang sudah ada smelter,” kata Hatta.
Sebelumnya, Dirjen Minerba Kementerian ESDM R. Sukhyar mengaku telah merekomendasikan pengurangan hingga penghapusan BK konsentrat bagi PT Freeport Indoneisa.
Penangguhan BK itu diberikan sebagai kompensasi atas komitmen pembangunan smelter dari Freeport melalui pembayaran uang jaminan sebesar 5% dari nilai investasi.
Freeport juga menunjukkan komitmen dengan menandatangani perjanjian pasokan mineral mentah kepada perusahaan smelter dalam negeri.
"Saya akan meminta Kementerian Keuangan untuk mengurangi, memberi diskon atau bahkan menghilangkan bea ekspor itu, " kata Sukhyar seperti dikutip Reuters, Senin (3/3).
