Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi menilai pemerintah harus mengalokasikan sebesar 70% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pertanian.
"Seharusnya anggaran pertanian ditingkatkan. Sekarang untuk pertanian hanya diberi 1% dari APBN. Semestinya dapat porsi 70%," kata Suhardi usai diskusi publik bertajuk "Pandangan Parpol tentang Liberalisasi Impor Hortikultura: Setop atau Lanjutkan?" di Jakarta, Rabu (26/2/2014).
Peningkatan alokasi anggaran menurut Suhardi dibutuhkan guna kepentingan penelitian untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian Tanah Air, tidak terkecuali produk hortikultura.
Menurut dia, dengan porsi anggaran pertanian saat ini yang sebesar satu persen dari APBN, tidak banyak yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk pertanian sehingga bisa bersaing dengan produk-produk impor.
Pihaknya pun berkomitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran sektor pertanian di tingkat legislasi. "Sekarang anggaran untuk pertanian naik menjadi Rp17 triliun, sebelum Gerindra masuk ke DPR, alokasinya hanya Rp8 triliun," kata dia.
Indonesia sebagai negara agraris, kata dia, seharusnya mampu menghasilkan produk pertanian yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Akan tetapi, dengan liberalisasi impor produk pertanian, membuat tujuan kemandirian pangan sulit dicapai.
"Impor pangan, impor buah, tidak mungkinlah kita bisa mandiri jika semua kita beli," katanya.
Izin impor hortikultura tahun 2014 mencapai 1,2 juta ton atau naik hampir empat kali lipat dibanding 2013 sebesar 260.000 ton. Beberapa produk yang diberi izin impor antara lain bawang bombay, apel, anggur, jeruk, wortel, kentang, anggur, dan durian.(Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
