Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengapresiasi dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi, karena dinilai tindakan itu menyebabkan penerimaan negara menyusut.
Ketua Hipmi Raja Sapta Oktohari mengatakan data KPK yang menjelaskan potensi pendapatan negara mencapai Rp15.000 triliun per tahun, menyadarkan bahwa penerimaan negara menyusut karena adanya korupsi.
Dia mengaku cukup terkejut dengan data tersebut karena jumlahnya sangat besar. Namun, dia menyatakan yang diperlukan Hipmi adalah kemudahan menjalankan usaha tanpa dibebani korupsi yang menyebabkan harga ekonomi tinggi.
“Saya kira sikap Hipmi sama dengan KPK, Indonesia harus bersih. Tindakan korupsi akan menyebabkan keuntungan berkurang,” katanya dalam siaran pers, Jumat (21/2/2014).
Oleh karena itu, dia berharap semua aparatur negara, termasuk KPK supaya berbenah diri. Dengan demikian, iklim usaha dipastikan akan menjadi baik dan pengusaha pemula bisa berkembang.
Sebelumnya, KPK menyatakan potensi pendapatan negara bisa mencapai Rp15.000 triliun per tahun, terutama dari penerimaan royalti sektor energi. Namun, penerimaan tersebut hanya sedikit yang masuk dalam kas negara akibat adanya korupsi maupun gratifikasi.
Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan kecilnya penerimaan negara disebabkan karena adanya kebocoran sektor pajak, baik dari institusi maupun wajib pajaknya. Praktik korupsi penerimaan royalti energi ini dinilai masih marak terjadi di daerah yang kaya sumber daya alam sehingga perlu segera diperbaiki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
