Bisnis.com, JAKARTA—Kendati jumlah tenaga kerja indonesia (TKI) terus menurun dalam 5 tahun terakhir, sumbangan devisa bagi neraca transaksi berjalan justru mencatatkan kenaikan, meskipun tipis.
Berdasarkan data NPI dari Bank Indonesia, penerimaan remitansi tenaga kerja pada 2013 mencapai US$7,41 miliar, naik 5,70% dari tahun sebelumnya US$7,01 miliar. Padahal, jumlah TKI 2013 tercatat 4 juta orang, turun 0,39% dari 4,02 juta orang.
Pembayaran remitansi tenaga kerja tercatat US$2,44 miliar, naik 1,66% dari US$2,40 miliar. Meskipun, jumlah tenaga kerja asing (TKA) stagnan di level 67.000 orang. Adapun, total surplus remitansi 2013 mencapai US$4,97 miliar, naik 7,89%.
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani mengatakan sumbangan devisa dari remitansi tenaga kerja selama ini belum signifikan. Bahkan, berpotensi mencatatkan defisit seiring kebijakan pemerintah mengurangi jumlah TKI.
Selama ini gaji TKI terlampau rendah dibandingkan dengan TKA yang masuk ke dalam negeri. Dia menilai Indonesia belum menyiapkan TKI yang bersertifikasi. Menurutnya, lebih 90% dari TKI belum bersertifikasi.
“Kebutuhan dunia akan tenaga kerja itu sangat tinggi, terutama skill labor dan bersertifikasi. Contohnya, AS dan Eropa saat ini membutuhkan banyak perawat. Gajinya pun cukup besar bisa Rp10 juta/bulan,” ujarnya, Kamis (20/2/2014).
Berbeda dengan TKI, jumlah TKA di Indonesia justru cenderung meningkat. Meski demikian, lanjutnya, yang perlu diwaspadai adalah pertumbuhan gaji TKA. Data NPI menyebutkan remitansi TKA selama 5 tahun terakhir melonjak 40,22%.
Aviliani menilai pemerintah perlu membuat perencanaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan luar negeri jika ingin menggarap potensi remitansi dalam menggenjot neraca transaksi berjalan.
Oleh karena itu, dia berharap pemerintah tidak lagi hanya fokus dalam penciptaan lapangan kerja semata.
Dia juga berpendapat kinerja remitansi tenaga kerja, termasuk dari salah satu indikator dari middle income trap. Oleh karena itu, peningkatan SDM dan keterampilan perlu segera didorong oleh pemerintah.
