Bisnis.com,JAKARTA - Upaya pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan dinilai masih jauh dari harapan, besarnya impor bahan pangan pokok seperti kedelai, jagung, daging dan sebagainya merupakan salah satu bukti kegagalan tersebut.
Pembentukan lembaga khusus yang berada langsung di bawah presiden dinilai menjadi solusi yang tepat untuk mempercepat pencapaian tersebut.
Guru Besar Fakultas Pertanian Azwar Maas menilai isu ketahanan pangan sudah menjadi komoditas politik, sehingga banyak kalangan yang merasa berwenang melaksanakannya.
Akibatnya, terhjadi kerumitan birokrasi yang justru menghambat tujuan dari ketahanan pangan tersebut.
Azwar menjelaskan semakin banyak lembaga atau kementerian yang terlibat, seharusnya akan meringankan beban tugas yang diemban masing-masing kementerian, akan tetapi hal tersebut akan berjalan jika ada koordinasi yang baik antar instansi tersebut.
“Ini [koordinasi] yang saya lihat tidak ada, akhirnya kebijakan satu kementerian tidak didukung oleh kementerian lainnya dan bahkan terkadang malah bersimpangan,” jelasnya dalam acara FGD Kedaulatan Pangan yang diadakan Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP), Sabtu (8/2/2014).
Dia mencontohkan bagaimana pertanian Filipina lebih berkembang dibanding Indonesia. Salah satu alasannya, jelas Azwar, karena negara tersebut sudah memiliki sistem pertanian yang modern dan terintegrasi, misalnya di sektor perairan, dipegang oleh satu lembaga saja.
“Lembaga ini yang mengurusi seluruh permasalahan perairan yang ada di negara tersebut, kalau di Indonesia kan tidak,” terangnya.
Sistem perairan di Indonesai merupakan kewenangan berbagai lembaga atau kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian PU, Kementerian BUMN dan sebagainya. Akibatnya kebijakan yang dihasilkan tidak jelas karena tidak ada sinkronisasi antar kementerian tersebut.
Karena itu, dia mengusulkan agar pemerintah Indonesia belajar dari kesuksesan Filipina tersebut terutama dalam mengelola sistem irigasinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
