Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat mewacanakan memulai program bank tanah 2014 ini agar bisa menekan angka backlog yang masih tinggi.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Permukiman dan Perumahan Jabar Sulton Sahara mengatakan mulai tahun ini pihaknya akan berusaha mengurangi kekurangan rumah (backlog) dengan cara penguasaan lahan.
"Dengan program ini pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diarahkan untuk menjadi bank tanah," katanya pada bisnis di Bandung,Minggu (2/2/2014).
Menurutnya, cara ini terbilang sukses dilakukan di China, dimana sebagian besar dikuasai pemerintah sehingga harga tanah tidak mudah mengalami penggelembungan [bubble]. Dengan demikian backlog pun bisa ditekan.
Namun, usaha untuk menjadi bank tanah ini, diakuinya masih terkendala keterbatasan anggaran. Menurutnya, anggaran perumahan pemerintah kabupaten dan kota di Jabar untuk bidang perumahan baru mencapai 5% saja. Kondisi ini, kata Sulton, tidak sejalan dengan harga tanah yang mahal.
“Pembangunan rusunawa oleh pemprov Jabar sebenarnya hanya menutupi backlog rumah dalam skala kecil. Penanggulangan backlog dalam skala besar dapat dilakukan jika pemerintah menguasai tanah seperti yang dilakukan pemerintah China,” katanya.
Sulton mengaku untuk mengurangi backlog rumah dan menyiasati sulitnya lahan, pihaknya akan memprioritaskan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) sepanjang 2014.
“Pembangunan perumahan di Jabar beberapa tahun ke depan akan kami arahkan pada pembangunan rumah vertikal karena persediaan tanah di Jabar semakin sedikit, harga tanah pun sudah mahal, bahkan naik 50% setiap tahun,” katanya.
Sulton mengatakan tahun ini Dinas Permukiman dan Perumahan Jabar telah membangun 10 twin block rusunawa untuk buruh dan pegawai negeri sipil di Ujung Berung, Kota Bandung serta Rancaekek dan Batujajar, Kabupaten Bandung.
Sebanyak 10 twin block ini terdiri dari 907 unit dengan tipe 24, 27, dan 36. Harga sewa satu unit rusunawa berkisar Rp215.000 hingga Rp350.000 perbulan. Menurut Sulton, pembangunan rusunawa yang dibangun di atas tanah 3.000 m2 ini sudah rampung dan tinggal menunggu ketersediaan saluran air. (Rani Fadila/Wisnu Wage)
