Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperkirakan laju konsumsi bahan bakar minyak (BBM) baik subsidi maupun nonsubsidi meningkat hingga 8% pada 2014 seiring dengan melesatnya produksi otomotif.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengakui pembengkakan penggunaan BBM subsidi dan nonsubsidi tidak dapat terhindarkan karena pertumbuhan industri otomotif juga semakin melesat.
Asean Automotive Federation (AAF) mencatat adanya pertumbuhan penjualan 22,7% menjadi 77.723 unit pada periode Januari-Oktober 2013 dari 63.327 unit pada Januari-Oktober 2012.
Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis, industri otomotif di dalam negeri sepanjang Januari – November 2013 menghasilkan 1,11 juta unit mobil.
Hatta menyebutkan pembengkakan penggunaan BBM tidak hanya didasarkan atas pertumbuhan industri otomotif yang tinggi, tetapi juga oleh berkurangnya kapasitas produksi minyak mentah dalam negeri.
“Fakta yang terjadi kan lifting minyak kita tidak pernah mencapai target setiap tahun, makanya prediksi itu keluar,”ungkapnya di Jakarta, Kamis (9/1/2014).
Adapun realisasi rata-rata lifting minyak mentah dan gas Indonesia selama periode Desember 2012 sampai dengan November 2013 masing-masing 825.000 barel per hari dan 1,21 juta minyak per hari.
Namun, sayangnya realisasi itu masih di bawah target yang direncanakan, yakni masing-masing sebesar 840.000 bph untuk lifting minyak dan 1,24 juta barel setara minyak per hari untuk gas.
Selain kapasitas produksi yang terbatas dan tumbuhnya industri otomotif, pembangkakan atas penggunaan BBM itu juga disebabkan lambatnya pembangunan kilang minyak mentah.
“Itu soal teknis sebetulnya, tapi itu harus diperbaiki. Kalau pembangunan kilang lambat otomatis produksi akan menurun,” katanya.
Terhambatnya pembangunan kilang minyak tersebut diakuinya akibat rumitnya perijinan dan ketidakpastian hukum di Indonesia. Padahal, ongkos investasi untuk membangun minyak membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga permasalahan perijinan dan ketidakpastian hukum berpotensi menambah biaya investasi awal.
Untuk itu, Hatta mengemukakan pemerintah terus berupaya untuk menjalankan mandatori penggunaan biodiesel sebesar 10% yang diklaim mampu mengurangi impor 10 juta barel- 20 juta barel atau setara dengan US$2 miliar pada 2014 .
