Bisnis.com, JAKARTA – Partai Demokrat menampik tuduhan bahwa partai berkuasa itu memolitisasi situasi yang berkembang terkait kebijakan penaikkan harga gas elpiji non subsidi atau gas elpiji dalam kemasan tabung 12 kg.
“Jika pihak lain menganggap bahwa Partai Demokrat berpolitisasi dalam jeritan rakyat, toh nyatanya pihak kami yang berada di garda depan saat harga naik selagi yang lain ngumpet dan takut bersuara,” kata Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Dede Yusuf dalam rilis yang diterima Bisnis, Senin (6/1/2014).
Secara umum, Partai Demokrat tetap menilai Pertamina sebaiknya tidak membebani rakyat dengan kenaikan harga meskipun harga baru gas elpiji yang ditetapkan telah jauh berkurang dibandingkan kenaikan harga sebelumnya.
Dede menilai meskipun terjadi koreksi kenaikan harga yang cukup tajam, akan tetapi Pertamina sebaiknya tetap tidak membebani masyarakat dengan kenaikan harga.
Menurut dia, koreksi kenaikan harga dari sebelumnya ditetapkan sebesar Rp3.999/kg menjadi Rp1.000/kg memang berpeluang meredam gejolak masyarakat. Akan tetapi, lanjutnya, koreksi tersebut bukan merupakan suolusi final atas masalah rakyat. Namun demikian, ujarnya, Partai Demokrat tetap mengapresiasi keputusan Pertamina.
“Jika rakyat ditanya, pasti mereka ingin harga tetap stabil. Begitu pula dengan Partai Demokrat. Suara Partai Demokrat adalah suara rakyat,” ujarnya.
Sesuai permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai memimpin rapat terbatas di Halim Perdanakusuma kemarin, pada hari ini Pertamina dan BPK telah meninjau ulang kenaikan harga gas elpiji kemasan tabung 12 kg.
Hasil dari peninjauan ulang tersebut adalah menurunkan harga dari yang semula ditetapkan naik sebesar Rp3.999/kg menjadi naik sebesar Rp1.000/kg. Harga baru tersebut mulai berlaku pada Selasa (7/1/2014).
