Bisnis.com, BANDUNG- Pemerintah menyatakan proses tender proyek infrastruktur secara bundling (paket) sulit untuk dilaksanakan selama tidak ada reformasi birokrasi.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan persoalan proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri masih pada birokrasi, pembebasan lahan dan perizinan.
Sebenarnya, Hidayat menginginkan proyek infrastruktur yang diberikan kepada pihak swasta bisa ditenderkan secara bundling. Hal ini agar seluruh proyek infrastruktur yang ada bisa selesai tepat waktu tanpa hambatan.
“Kalau bisa seperti itu mau banget. Namun, itu justru sulit sekali dilakukan di Indonesia. Poin krusial di dalam negeri kan soal perizinan da, sebagainya. Bundling memungkinkan bila sebelumnya ada reformasi birokrasi internal, khususnya bagu instansi yang mengeluarkan perizinan,” kata Hidayat di sela-sela acara Diskusi Forum Menteri Perindustrian dengan Dunia Usaha dan Instansi Terkait di Bandung hari ini, Jumat (29/11/2013).
CEO Bosowa Group Erwin Aksa mengusulkan agar pemerintah melelang proyek-proyek infrastruktur kepada pihak swasta dengan cara bundling (paket).
“Hal itu karena sebagian besar proyek infrastruktur yang sudah direncanakan, sering kali terganjal beberapa permasalahan seperti perizinan, birokrasi, dan pembebasan lahan,” ujarnya.
Hingga saat ini banyak proyek yang sudah diinisiatifkan sejak beberapa tahun belakangan belum juga selesai.
Menurut Erwin, percepatan pembangunan saat ini sudah terlambat sehingga butuh kesabaran untuk bisa menyelesaikan pembangunan.
