Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah meminta dilakukannya pengendalian jumlah pembelian properti untuk investasi, mengingat semakin tingginya backlog (kebutuhan hunian) di Indonesia saat ini.
Wakil Presiden RI Boediono mengatakan pemenuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sulit dipenuhi jika permintaan properti untuk investasi terus terjadi.
“Harus ada policy yang mengendalikannya. Bagaimana kita bisa mengendalikan permintaan hunian yang tujuannya bukan untuk huni, tapi investasi,” tuturnya saat memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Nasional Realestat Indonesia ke XIV di Jakarta, Senin ( 25/11/2013).
Masalah kurangnya jumlah hunian di Indonesia yang diprediksi mencapai 15 juta unit, jelasnya, merupakan dampak dari selisih permintaan yang terus meningkat, sedangkan suplai tidak bisa memenuhi.
Pertumbuhan investasi di sektor properti, lanjutnya, merupakan dampak dari penawaran capital gain yang sangat besar dibandingkan dengan jenis investasi lainnya.
Dia meminta pengembang dapat berkontribusi dalam pemenuhan hunian bagi MBR karena jika kondisi tersebut dibiarkan, jumlah backlog akan terus meningkat.
“Kalau kita memang peduli, kita jangan membangun properti hanya untuk tujuan investasi saja,” katanya.
Meskipun begitu, dia mengatakan belum mengetahui konsep yang jelas terkait upaya pengendalian tersebut. "Konsepnya belum tahu. Ini yang perlu dirumuskan," tuturnya.
