Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah sulit menambah modal untuk Pertamina agar mampu membangun kilang pengolahan bahan bakar minyak (BBM) secara business to business dengan pihak luar.
Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan kesulitan tersebut disebabkan terbatasnya dana dari APBN.
Untuk rencana pembangunan kilang yang menggunakan dana APBN saja, pemerintah berencana akan menganggarkannya secara tahun jamak (multiyears).
“Rasanya pemerintah sulit menginjeksi dana ke Pertamina untuk bangun kilang business to business dengan pihak luar. Tetapi, kami memang berencana membangun kilang dari APBN, nanti pelaksananya bisa dilakukan Pertamina,” katanya, Senin (18/11/2013).
Selama ini, pemerintah memang mewacanakan akan membangun dua kilang. Satu kilang akan dibangun dengan menggunakan pembiayaan dari APBN, sedangkan satu kilang lainnya dibangun dengan mekanisme kemitraan pemerintah-swasta (KPS)
Dengan cara seperti itu, pemerintah akan memberikan dukungan untuk memperkecil risiko keekonomian pembangunannya.
Berdasarkan PP No. 67/2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, disebutkan dukungan pemerintah yang diberikan menteri/kepala lembaga/kepala daerah antara lain berupa penjaminan, insentif, dan regulasi.
Selain itu, pemerintah juga telah membentuk tim percepatan pembangunan kilang yang bertugas melakukan kajian teknis pembangunan kilang.
Bahkan, pemerintah juga sedang melakukan studi kelayakan kilang, untuk mengetahui karakteristik kilang yang paling cocok untuk dibangun di dalam negeri. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
