Bisnis.com, NUSA DUA, Bali — Pemerintah diminta mengambil langkah dan kebijakan kongkret sejak dini untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan dunia, menyusul peringatan Food Agriculture Organization tentang krisis pangan yang makin nyata.
“Pemerintah harus serius merespons masalah ini dan melakukan segala upaya untuk menciptakan ketahanan pangan di dalam negeri. Jangan sampai kita terlambat melakukan antisipasi,” ujar Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) Arifin Tasrif, Kamis (7/11/2013) pada konferensi tahunan International Fertilizer Industry Association (IFA) yang berlangsung di Nusa Dua, Bali sejak 6 hingga 8 November.
Menurut dia, beberapa kebijakan yang seharusnya dilakukan pemerintah terutama menyangkut kepastian pasokan gas sebagai bahan utama produksi pupuk dan membuat kebijakan harga gas yang dapat diterima produsen pupuk.
“Selain itu, investasi infrastruktur pertanian seperti pergudangan dan irigasi serta penambahan areal pertanian di luar Pulau Jawa juga sangat penting. Intinya, kebijakan pemerintah di sektor pertanian harus benar-benar jelas dan terarah,” jelas Arifin.
Food and Agriculture Organization (FAO) kembali mengingatkan ancaman krisis pangan dunia yang kian nyata, terutama di negara berkembang, sehingga dibutuhkan upaya lebih serius untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian pangan.
Prediksi akan ancaman krisis pangan dunia tersebut didasarkan pada data FAO yang menunjukkan terjadinya tren penurunan pertumbuhan produksi pangan di sejumlah kawasan yang disebabkan berbagai macam faktor.
