Bisnis.com, JAKARTA – Krisis pangan yang baru-baru ini terjadi seakan menghentakkan ironi di Indonesia yang terkenal dengan sebutan negara agraris.
Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2012 yang menyebutkan perkiraan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2013 mencapai 250 juta jiwa dan pada tahun 2025 akan menembus angka 400 juta jiwa.
Sementara itu, Sensus Pertanian Indonesia 2003 dan 2013 menyebutkan dalam 10 tahun terakhir terjadi penyusutan jumlah rumah tangga petani sebesar 500.000 keluarga/tahun.
“ Indonesia memang memiliki tingkat populasi yang cukup padat sehingga berpotensi untuk terjadinya krisis pangan. Tapi menurut saya, selama pemerintah terus mengupayakan kebijakan yang pro petani, maka krisis pangan dan ketergantungan impor tidak akan terjadi,” ujar Bening Sekretaris Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Tengah di Jakarta Sabtu (5/10/2013).
Dia mengungkapkan petani tradisional selalu menghadapi permasalahan yang sama yaitu keterbatasan akses modal dan teknologi sehingga menghambat produktifitas hasil pertanian.
“Apalagi perbankan tidak pernah percaya pada sektor pertanian,” terangnya.
Di lain pihak, Aman Wirakartakusumah, guru besar dan mantan Rektor IPB, menekankan pentingnya konsistensi atas semua upaya yang sudah dilakukan.
“Tahun 1968-1980an kita berhasil mewujudkan swasembada beras, tapi setelah orde baru runtuh semua yang berkaitan dengan orde itu dihapus. Kalau yang baik-baik, janganlah dihapus,”kata Prof Aman.
Pemerintah dituntut memiliki ketegasan yaitu dengan menghasilkan kebijakan yang realistis dan pro petani.
“Kalau semuanya penuh dengan kepentingan politik, maka negara ini akan hancur dengan cepat,” tambahnya. (Amanda K. Wardhani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
