Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan mobil murah ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC) dinilai hanya menambah masalah bagi pemerintah daerah dalam mengatasi manajemen transportasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Pengamata Tata Kota Universitas Trisaksi Yayat Supriatna. Dia berpendapat selama ini kebijakan mengenai transportasi hanya dibebankan pada pemerintah daerah.
“Masih ada kesan kalau transportasi itu urusannya gubernur, padahal seharusnya pemerintah pusat juga andil untuk membuat kebijakan nasional,” katanya saat dihubungi Bisnis, Minggu (29/9/2013).
Dia menjelaskan pembangunan jalan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum hanya dialokasikan untuk jalan nasional, sedangkan jalan provinsi bersumber dari pendanaan APBD.
Padahal, besaran untuk pembangunan jalan di tiap provinsi tidak lebih dari 5% dari anggaran APBD. Selain itu, mengenai izin trayek kendaraan, Yayat juga menilai Kementerian Pekerjaan Umum tidak menimbang secara matang.
Menurutnya, izin trayek dikeluarkan hanya karena kepentingan bisnis bukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Inilah mengapa pemerintah pusat harus juga meminta pendapat pemerintah daerah jangan hanya memberi masalah, tapi juga solusi,” jelasnya.
