Bisnis.com, JAKARTA - Investigasi terbaru oleh Oil Change Internasional menunjukkan kebijakan pinjaman dan pendanaan kelompok Bank Dunia untuk pengembangan infrastruktur di Indonesia.
Salah satunya adalah mendorong percepatan pembangunan lebih dari 16 GW proyek-proyek PLTU Batu bara di Indonesia, dimana Indonesia sendiri belum mengembangkan alternatif energi terbarukan.
Pada Juli lalu, Kelompok Bank Dunia menerbitkan Kertas Arahan Sektor Energi, dimana Bank Dunia berjanji untuk membatasi pinjaman untuk batu bara hanya untuk keadaan-keadaan khusus – atau hanya kepada negara-negara tanpa alternatif yang memungkinkan selain batu bara.
Janji Bank Dunia, yang mendapat pujian secara luas, tidak menyebutkan mekanisme yang mendukung proyek batu bara Indonesia- pinjaman kebijakan pembangunan dan perantara pendanaan.
Di dalam laporan diungkapkan bahwa Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (Dana Jaminan Infrastruktur Indonesia, IIGF) yang diciptakan dan didukung secara finansial oleh Bank Dunia memberikan jaminan pemerintah pertamanya sebesar US$33,9 juta untuk Proyek PLTU Batang di Jawa Tengah, PLTU batu bara 2000 megawatt yang kontroversial.
Proyek batu bara raksasa ini telah memicu perlawanan lokal termasuk tuntutan hukum dan protes yang dilakukan berulangkali oleh ribuan penduduk lokal yang kerap berujung pada bentrokan disertai kekerasan dengan pihak keamanan proyek dan militer.
"Agar Bank Dunia dapat memenuhi janjinya untuk menghentikan pendanaan batu bara, Bank Dunia harus menarik dukungannya dalam pengembangan batu bara secara besar-besaran di Indonesia," kata Arif Fiyanto dari Greenpeace Asia Tenggara, Kamis (26/9/2013) melalui siaran persnya.
“Proyek PLTU Batubara Batang di Jawa Tengah akan mencemari perairan pesisir Indonesia, merusak mata pencaharian nelayan dan petani, serta berkontribusi pada perubahan iklim. Bank Dunia seharusnya tidak membiarkan proyek ini dijalankan," tambah Arif.
"Kelompok Bank Dunia tidak hanya bertindak sebagai penasihat keuangan untuk PLTU Batang, Jawa Tengah, tetapi juga mengamankan dukungan pendanaan yang diperlukan untuk proyek ini, Bank Dunia justru secara aktif mengawasi perluasan rencana dari PLTU batu bara Batang menjadi salah satu PLTU batu bara terbesar di Kawasan Asia Tenggara," kata Heike Mainhardt dari Oil Change International.
“Masih ada waktu bagi Bank Dunia untuk melakukan hal yang benar. Bank Dunia harus menuntut Pemerintah Indonesia untuk membatalkan penjaminannya terhadap proyek ini.” Dengan melakukan hal ini akan menghentikan penutupan keuangan dan pencairan dana, yang dijadwalkan pada 6 Oktober 2013.
Di Amerika Serikat, dukungan Bank Dunia untuk proyek ini juga merupakan ujian bagi janji pemerintahan Obama untuk menghentikan pendanaan batu bara di luar negeri. Sebagai pemegang saham terbesar Bank Dunia, Amerika Serikat memiliki suara yang paling utama dalam operasi Bank Dunia.
"Pemerintah Amerika Serikat harus tegas bahwa janji Presiden adalah bersifat menyeluruh dan melingkupi seluruh bentuk pendanaan batu bara termasuk pinjaman kebijakan pembangunan dan perantara pendanaan," kata Mainhardt.
Pemerintahan Obama seharusnya tidak membiarkan Bank Dunia mendukung batu bara indonesia masuk melalui celah dan menjebak Indonesia ke dalam masa depan yang disesaki oleh batu bara.
