Bisnis.com, JAKARTA - Pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) dan counter vailing duty (CVD) pada produk kayu lapis asal China di pasar Amerika Serikat membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor.
Anggota DPP Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) Robianto Koestomo mengatakan tarif barrier yang dikenakan terhadap produk kayu lapis China menguntungkan bagi produsen lokal yang mengekspor ke AS.
"Sangat menguntungkan kita. Potensinya bagus untuk kita masuk ke sana," kata Robianto, Kamis (19/9).
Saat ini, imbuhnya, produk kayu lapis Indonesia bebas dari pengenaan BMAD maupun CDV apabila masuk ke pasar AS.
Pada Selasa (17/9), Administratur Perdagangan Internasional (ITA) Departemen Perdagangan AS mengenakan bea masuk anti-dumping sebesar 56%-122% pada produk kayu keras dan kayu lapis asal China. Selain dikenai BMDTP, AS juga membebani produk kayu China dengan bea masuk anti-subsidi (countervailing duty/CDV) sebesar 27%.
Pengenaan tersebut didasari pada temuan penyelidikan ITA bahwa produk-produk kayu dari China dijual di bawah harga di AS dan menikmati subsidi yang signifikan dari pemerintah China.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan produk kayu asal Indonesia yang diekspor harus mengantongi sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). Hal tersebut bersifat mandatory sejak 1 Januari 2013. Penerapan SVLK memberikan jaminan bahwa produk kayu Indonesia dikelola dari hutan yang berkelanjutan dan tidak berasal dari kayu ilegal.
"Bisa ke pasar mana-mana, tidak hanya Uni Eropa. SVLK ini juga sesuai dengan aturan Lacey Act Amerika Serikat," kata Menhut di sela Forestry Job Fair & Expo 2013, Kamis (19/9).
Berdasarkan data Kemenhut, ekspor produk industri kehutanan Indonesia ke AS mencapai US$261,39 juta pada periode Januari-Agustus 2013. Nilai ekspor tersebut berpotensi terus meningkat. "Kita ini punya potensi, tetapi belum optimal," kata Zulkifli.
Untuk mengembangkan potensi ekspor tersebut, lanjutnya, industri kehutanan perlu melakukan inovasi terkait teknik penanaman, pemuliaan bibit, serta inovasi produk olahan.
"V-Legal itu hanya sarana, kita punya pesaing seperti Skandinavia dan China. Jadi kita harus memiliki teknik penanaman yang tepat dan murah, inovasi produk yang bagus," tuturnya.
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Bambang Hendroyono mengaku optimistis produk kayu Indonesia tidak akan dikenai bea masuk serupa. "Industri kehutanan kita tidak ada subsidi. Dulu ada pinjaman dari dana reboisasi tapi sudah dihapus," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Purwadi Soeprihanto menuturkan Indonesia pernah dibebani bea ekspor yakni pada 2007 dan 2009. Penyebabnya, pemerintah dinilai memberikan subsidi melalui tingkat royalti yang rendah dan pinjaman DR dengan bunga rendah.
"Kalau sekarang kita tidak khawatir. China mungkin HTI mereka disubsidi makanya produksi panel bisa melonjak sampai 109 juta m3 pada 2012," kata Purwadi.
Berdasarkan data Apkindo dan BRIK online, produksi panel kayu lapis Indonesia mencapai puncaknya pada 1991 dengan volume produksi 9,96 juta m3. Pada saat yang sama, produksi China baru 1,05 juta m3.
Sayangnya, produksi panel kayu lapis Indonesia berangsur-angsur merosot menjadi 7,33 juta m3 pada 2001, 3,51 juta m3 pada 2006, dan 2,71 juta m3 pada 2012.
Sebaliknya, kapasitas produksi China justru melesat menjadi 9,04 juta m3 pada 2001, 27,28 juta m3 pada 2006, dan 109,81 juta m3 pada 2012.
