Bisnis.com, BANDUNG - Penyusutan populasi sapi di Jawa Barat harus segera diantisipasi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar mencatat populasi sapi dan kerbau berdasarkan sensus pertanian 2013 mencapai 587.284 ekor atau turun 18% dibandingkan dengan populasi pada 2011 yang mencapai 693.116 ekor.
Kepala Laboratorium Ternak Potong Fakultas Peternakan Unpad Denie Heriyadi mengemukakan melambungnya harga sapi dan berkurangnya pasokan sapi potong memaksa sebagian peternak menyembelih sapi betina.
“Undang-Undang 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan melarang sapi betina disembelih. Kalau ada yang menyembelih diancam denda Rp5 juta dan kurungan 3 bulan,” katanya, Selasa (17/9/2013).
Menurutnya, fakta di lapangan masih ditemukan sapi betina di rumah potong hewan (RPH) untuk disembelih akibat tergiur dengan keuntungan yang besar.
Dia mengatakan suplai impor memang harus tetap dilakukan guna memenuhi kebutuhan daging di dalam negeri karena meski peternak rumah tangga sapi di Indonesia sangat banyak tetapi jumlah sapi yang dimiliki peternak hanya dua hingga tiga ekor.
Di lain pihak, BPS siap mempertanggungjawabkan data populasi sapi dan kerbau yang menyusut hingga 18% sejak dua tahun terakhir.
Kepala Bidang Statistik Produksi BPS Jabar Ruslan mengatakan pihaknya mengeluarkan hasil data tersebut berdasarkan temuan di lapangan.
"Data jumlah populasi sapi dan kerbau yang kami publikasikan berdasarkan fakta di lapangan saat melakukan sensus pertanian," katanya.
Meski demikian, angka yang dikeluarkan BPS tersebut hanya angka sementara, dan proses pengolahan data secara rinci akan diketahui hingga akhir Desember 2013.
Ruslan menilai perubahan jumlah data populasi bisa saja terjadi. Akan tetapi, angka yang dipublikasikan beberapa waktu lalu relatif tidak terlalu jauh dari angka sementara yang sudah dipublikasikan.
Sehingga, katanya, apabila ada pihak yang menganalisa kembali data yang dikeluarkan BPS itu tidak menjadi masalah karena pada dasarnya BPS bekerja sesuai aturan yang berlaku.
"Jika ada pihak yang meragukan hasil publikasi data tersebut itu sah saja karena siapapun berhak melakukan analisa tersendiri, dan kami hanya menjalankan tugas sebagai juru potret kondisi yang sebenarnya," ujarnya.
Dia berharap keluarnya data jumlah populasi sapi dan kerbau tersebut dapat menjadi cerminan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat. (Wandrik Panca Adiguna)
