Mendag Bantah Keberpihakan Terhadap Importir Kedelai

Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menepis anggapan adanya keberpihakan khusus terhadap tiga importir pemegang kuota impor kedelai terbesar.

Ketiga importir pemegang kuota impor kedelai terbesar tersebut, menurutnya, justru turut mendukung stabilisasi harga.

"Yang penting selama ini mereka bukan bertiga saja ya (importir kedelai), mereka mendukung untuk stabilisasi harga. Kita sudah relaksasi sesuai permintaan (kuota) masing-masing, sehingga tidak ada keberpihakan lagi," kata Gita, tulis Antara, Rabu (11/9/2013).

Menurutnya, stok kedelai nasional sebesar 300.000 ton saat ini juga telah terdistribusi seluruhnya secara cukup maksimal.

Dengan adanya tambahan impor yang diharapkan segera datang maka diharapkan stok kedelai hingga akhir tahun bisa aman.

"Dan yang penting pengrajin dan pengusaha (tempe-tahu) sudah teken (tanda-tangan) dan pemogokan sudah stop, tidak ada lagi," ujar dia.

Sebelumnya Peneliti Indef Didik Junaidi Rachbini menilai terdapat indikasi kartel yang dilakukan tiga importir kedelai dengan membuat kesepakatan-kesepakatan secara horizontal.

"Saya katakan ada indikasi kartel (kedelai). Kita lihat penyebabnya pemegang pasokan yang memiliki kekuatan menjadi 'price maker', membuat kesepakatan horizontal," katanya, Selasa (10/9).

Menurut Didik, pada bulan Februari 2013, Komite Ekonomi Nasional (KEN) sudah menyatakan adanya indikasi kartel pangan termasuk komoditas kedelai. Presiden bahkan telah memerintahkan KEN beserta KPPU untuk menyelidiki kemungkinan tersebut.

Namun di sisi lain, ujar Didik, Kementerian Perdagangan justru memberikan ijin impor kedelai kepada importir terindikasi kartel dengan kuota sangat besar.

Berdasarkan data penelitian Indef, terdapat tiga importir yang mendapatkan kuota terbesar impor kedelai yakni PT FKS Multi Agro sebesar 210.600 ton (46,71% dari total alokasi impor), PT Gerbang Cahaya Utama 46.500 ton (10,31%), dan PT Budi Semesta Satria sebesar 42.000 ton (9,31%).


"Kalau importir kedelai terbesar itu menutup gudang sepekan saja, harga sudah pasti naik, karena 70% kebutuhan kedelai kita tergantung impor."

Jadi, kata Didik, kalau sekarang kenaikan harga kedelai dibilang karena depresiasi nilai tukar itu tidak betul, ini indikasinya karena kartel.

Dia menekankan bahwa Kementerian Perdagangan tidak pernah memberikan informasi transparan mengenai kuota impor kedelai.

"Sehingga kemungkinan terjadi praktik monopoli dan kartel sangat besar yang menyebabkan harga kedelai bergejolak belakangan ini," katanya.  (ra)