Bisnis.com, JAKARTA – Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan memaklumi pernyataan Dirjen Pajak Fuad Rahmany yang mengungkapkan target penerimaan pajak tak realistis kendati telah direvisi melalui APBN Perubahan 2013.
Pelaksana Tugas (Plt) BKF Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan target sulit dipegang karena pelemahan ekonomi bersifat eksternal dan di luar kendali pemerintah.
“Kondisi terus memburuk setelah penetapan APBN-P,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (10/9).
Lalu, untuk apa pemerintah menetapkan target jika tidak dapat dipakai sebagai pegangan? Bambang hanya menjawab,” Untuk perencanaan budget dan kami selalu antisipasi kalau target tidak tercapai.”
Padahal, dalam nota keuangan RAPBN-P 2013, pemerintah memproyeksi pelemahan kondisi ekonomi global dan domestik masih akan berlanjut pada paruh kedua 2013.
Neraca perdagangan diperkirakan masih lemah yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan pajak penghasilan (PPh) nonmigas karena koreksi harga komoditas.
Oleh karena itu, pemerintah kemudian memangkas target penerimaan pajak dari Rp1.042,29 triliun dalam APBN 2013 menjadi Rp995,2 triliun dalam APBN Perubahan.
Namun, baru 2 bulan sejak UU No 15/2013 tentang Perubahan APBN 2013 disahkan, pemerintah menyatakan target penerimaan pajak dalam APBN-P 2013 tidak akan tercapai.
Bambang menyatakan penerimaan pajak tak optimal, terutama pajak penghasilan (PPh) badan yang selama ini berkontribusi sekitar 70% terhadap total penerimaan.
Penyebabnya, tren pelemahan harga komoditas terus berlanjut sehingga laba perusahaan yang berbasis komoditas tergerus.
Namun, pernyataan Dirjen Pajak Fuad Rahmany seperti memberi kesan bahwa penyusunan target penerimaan pajak dalam RAPBN-P 2013 dilakukan asal-asalan.
“Target pajak tidak realistis,” ujarnya.
