Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Dianggap Paling Liberal, Draft Revisi UU Devisa Sudah Ada di Parlemen

Bisnis.com, JAKARTA - Draft revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas Devisa diketahui sudah berada di tangan parlemen, meski masih tertahan di tingkat Deputi Sekretariat Jenderal (Sekjen) Perundang-undangan DPR.
Stefanus Arief Setiaji
Stefanus Arief Setiaji - Bisnis.com 09 September 2013  |  18:34 WIB
Dianggap Paling Liberal, Draft Revisi UU Devisa Sudah Ada di Parlemen

Bisnis.com, JAKARTA - Draft revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas Devisa diketahui sudah berada di tangan parlemen, meski masih tertahan di tingkat Deputi Sekretariat Jenderal (Sekjen) Perundang-undangan DPR.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz mengatakan UU No.24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa Indonesia merupakan salah satu regulasi devisa paling liberal, era International Monetery Fund (IMF).

“Regulasi devisa yang ada sekarang sudah merugikan perekonomian dan sangat mengganggu sektor riil, harus segera direvisi. Itu target kami. Draft rancangan masih di tingkat Deputi Sekjen Perundang-Undangan DPR, belum masuk ke Komisi XI," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (9/9/2013).

Menurutnya, UU Devisa yang berlaku saat ini memberi kelonggaran yang cukup luas kepada Bank Indonesia (BI) untuk mengatur lalu lintas devisa dan valuta asing melalui Peraturan Bank Indonesia.

Faktanya, kata dia PBI yang ada belum cukup ampuh meredam gejolak rupiah yang terjadi belakangan, sehingga membuat kondisi perekonomian mengalami gejolak.

Dia memberi contoh langkah yang ditempuh Thailand dalam memburu serta mengembalikan devisa hasil ekspornya melalui UU Devisa yang sangat ketat.

“Dalam UU Devisa di Thailand tersebut ada kewajiban untuk menempatkan DHE di bank lokal dalam periode tertentu atau disebut holding period. Saya kira ini bagus, supaya pasar valas kita tidak mudah dimainkan dan stabil, dunia usaha juga jadi tenang,” katanya.

Saat ini, Bank Indonesia memiliki PBI No.13/20/PBI/2011 dan Surat Gubernur BI no.14/3/GBI/SDM tanggal 30 Oktober 2012.

Dalam aturan itu, devisa hasil ekspor komoditas tambang, serta minyak dan gas yang diparkir di luar negeri perlu ditarik ke dalam negeri paling lambat 90 hari setelah tanggal pemberitahuan ekspor barang (PEB).

Namun, PBI tersebut terbukti tidak cukup kuat menarik dan menahan devisa hasil ekspor ke dalam negeri.

”Salah satu penyebabnya, tidak ada kewajiban menaru devisa di dalam negeri dalam waktu tertentu dalam 6 bulan misalnya. Sebab disitu aturannya cuma melakukan pelaporan ya kembali lagi ke luar negeri," jelasnya.

Saat ini, pasar valas sudah mulai kering. "Orang asing seenaknya keluar-masuk, ekonomi kita yang terguncang oleh instabilitas pasar uang dan pasar modal. Ini tidak bisa dibiarkan terus,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bank indonesia uu komisi xi dpr harry azhar aziz komisi xi
Editor : Sepudin Zuhri

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top