Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Chatib Basri Revisi Lagi Tarif Pajak Barang Mewah

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah.
Ringkang Gumiwang
Ringkang Gumiwang - Bisnis.com 03 September 2013  |  20:03 WIB

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan penetapan PMK tersebut untuk menjaga daya saing produk industri dalam negeri terhadap ancaman derasnya barang-barang impor terutama dari hasil ilegal.

“Selama ini, perusahaan domestik sulit bertarung karena mereka harus bayar pajak, sedangkan impor hasil selundupan tidak kena pajak. Penetapan pajak barang mewah itu juga diharapkan meningkatkan daya beli konsumen,” jelasnya, Selasa (3/9/2013).

Sementara itu, peraturan sebelumnya yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03/2009 tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah, dinyatakan sudah tidak berlaku.

Dalam aturan baru tersebut, Kementerian Keuangan mengenakan tarif pajak 10%-75% terhadap barang-barang mewah tersentu, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh, lemari pendingin-pembeku tipe rumah tangga dengan kapasitas 180 liter atau harga jual di atas Rp10 juta dikenakan tarif penjualan barang mewah 10%. Selain itu, mesin cuci rumah tangga dengan nilai di atas Rp5 juta juga dikenakan PPnBM 10%.

Kemudian, penetapan tarif pajak 20% untuk apartemen, kondominium, townhouse dari jenis strata title dan sejenisnya dengan luas bangunan 150 meter persegi atau lebih.

Kementerian Keuangan juga menetapkan tarif pajak 30% terhadap barang kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.

Kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari rencana pemerintah untuk menerbitkan empat peraturan Menteri Keuangan sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi kedua guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Salah satunya yakni PMK No. 121/2013 mengenai penghapusan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk produk-produk tertentu yang sudah tidak tergolong mewah sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat dan mencegah peredaran produk ilegal.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

chatib basri ppnbm barang mewah
Editor :

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top