Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang RAPBN 2014 di hadapan para anggota DPR dan DPD, tim redaksi Bisnis Indonesia mewawancarai Menteri Keuangan Chatib Basri pada Kamis (15/8/2013). Pak Dede, begitu panggilan akrab Menkeu, menjawab seluruh pertanyaan dengan lugas. Berikut petikannya yang dibuat secara berseri:
Bisa cerita soal Jembatan Selat Sunda?
Detilnya disampaikan di Tim 7 karena nggak mungkin di Bisnis Idonesia. Saya tunggu rapatnya. Buat kita anchor-nya dua, satu good gorvernance. Anda nggak bisa lakukan apapun kalau itu nggak bener. Bisa jadi masalah.
Kedua, fiskal impact-nya harus minimal.
Apa pun opsi yang diambil, fiscal impact-nya harus terukur, jangan sampai pemerintah berikutnya menanggung beban. Itu fungsi Kemenkeu untuk jaga impact fiskal terukur.
Persoalannya kan jadi mikro, mengenai siapa yang mendanai dan mengerjakan.
Akan tetapi intinya kan fiscal impact-nya bagaimana?
Jangan sampai Anda nggak bisa hitung dampaknya ke depannya bagaimana. Itu kira-kira posisinya seperti itu. Detilnya di Tim 7 jangan sampai rapat di koran.
Jadi tidak didanai APBN?
Kita melihatnya harus begini. Kalau itu impact di masa depan visibel, kenapa nggak? Akan tetapi kalau bebannya jadi lebih berat, maka opsinya nggak diambil. Sebenarnya kalau Anda mau hitung, tahun fiscal impact-nya bagaimana?
Kalau dilihat terlalu mikro nggak jalan, namun kalau dilihat secara lebih makro ada solusi.
Misalnya PLN mau pakai gas di Tanjung Priok, namun harus pakai pipa dan pipanya harus disewa di kekayaan negara. Saya nggak tahu ada ketidakcocokan dalam sewa karena harganya ditawar terlalu murah, akhirnya PLN pakai solar. Solarnya kan kita subsidi, biayanya kan jadi lebih mahal.
Jadi kalau dilihat di level makronya kita bisa cari solusinya. Ketimbang terjebak dalam mikro bahwa harganya kemurahan. Jadi soal kayak Tuban itu harus dibawa ke yang lebih luas. Banyak terkait company seperti itu.
Kalau tidak visibel dan membahayakan fiskal di masa depan, kita nggak bisa kasih. Akan tetapi kalau bisa dikasih sesuatu supaya lebih murah kenapa nggak? Filosofinya seperti itu.
Bagaiman soal dana kelolaan dana haji?
Saya sudah ketemu disini dan sudah dilevel teknis. Ada opsinya, dia sudah datang ke sini, dan bicara dengan eselon satu kita mengenai itu.
Kalau dana haji kan harus berdasarkan syariah, kalau di subprime kan masalah.
Sukuk kan sudah, ini lagi dieksplor opsi lain. Karena uangnya besar, Pak Anggito Abimanyu [Dirjen Haji Kementerian Agama] ketemu dengan DJPU [Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang]. Dia kan kampungnya di sini.
Saya minta di antara mereka yang paling visibel karena dana haji kan beda dengan pension fund. Bisa mahal kalau diinvestasikan di sub prime, karena karakternya yang paling tahu Kemenkterian Agama yang mungkin apa dan kita coba lihat yang bisa kita akomodir yang mana.
Mengenai pilihan instrumennya mendingan tanya DJPU dan Pak Anggito. Katanya sih sudah ada kesesuaian.
Cuplikan Wawancara Sebelumnya:
SAYA SELALU MENGORBANKAN PAK GITA WIRJAWAN
SAYA INGIN MEMBUAT SUCCESS STORY
NGGAK BENAR DONG, INVESTOR MASUK KARENA INSENTIF PAJAK
UKM Itu Tidak Ngerti Cara Bikin Buku
Share Asing Masih Berpengaruh Sekali
Ada presure bunga tapi Tak Terlalu Signifikan
Kalau Pemerintah Proposal Driven
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
