Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang RAPBN 2014 di hadapan para anggota DPR dan DPD, tim redaksi Bisnis Indonesia mewawancarai Menteri Keuangan Chatib Basri pada Kamis (15/8/2013). Pak Dede, begitu panggilan akrab Menkeu, menjawab seluruh pertanyaan dengan lugas. Berikut petikannya yang dibuat secara berseri:
Bisa dijelaskan pertumbuhan ekonomi, kira-kira outlook-nya bagaimana?
Tadinya global forecast di atas 4%, tapi IMF sekarng sudah turunkan ke 3,8%. Memang lebih baik dari 2012, akan tetapi belum normal dan cenderung melambat.
Pemerintah kan mengajukan range 6,4%-6,9% ke parlemen. Rasanya kita cuma bisa di batas bawah. Even 6,4% saja gak mudah. Semester pertama saja 5,9%. Dengan kondisi ini fsikal harus berperan sebagai stimulus.
Kalau ada efek QE, maka likuiditas mengetat. Dan swasta kesulitan, makanya pemerintah harus ambil alih untuk topang pertumbuhan.
Di mana kita bisa masuk, kalau mau investasi anggaran pemerintah terbatas, mau investasi di mana? PMTB [Pembentukan Modal Tetap Bruto] growth slowing down. Komponen terbesar dari GDP kita adalah konsumsi rumah tangga.
Jadi ini yang kita sasar. Kita pakai resep dari tahun 2008. Untungnya Indonesia adalah veteran dari krisis keuagan global. Kita salah satu negara yang survive, tapi kita tidak bisa tanya ke orang lain karena yang berhasil kita. Jadi kita harus belajar dari pengalaman kita sendiri.
Salah satu yang berhasil adalah strategi keep buying strategy. Private konsumsi dibikin strong karena 55% itu konsumsi domestik. Caranya, satu adalah bagaimana perusahaan tidak lakukan lay off. Tidak melakukan PHK, bisa didorong insentif fiskal dengan syarat ada tidak PHK.
Bagaimana teknis pelaksanaannya?
Teknisnya banyak. Bisa pemotongan atau penundaan pajak. Ini yang kita lakukan dengan kebijakan pajak ditanggung pemerintah. Atau PTKP dinaikkan, sehingga daya beli yang bawah meningkat. Atau insentif ke perusahaan labour intensive. Saya belum putuskan yang mana karena kita masih kaji.
Jangan sampai insentif yang sering dikasih pemerintah tapi tidak dipakai. Tax holiday dilakukan hanya oleh dua perusahaan yang bisa. Saya nggak mau ulangi kesalahan itu.
Kedua, role pemerintah.
Memang fiskal bagus, akan tetapi kalau dananya tidak diserap, bagaimana?
Permasalahnya penyerapan ada di Kemenkeu dan kementerian/lembaga. Duit masuk dari pajak mudah ke Kemenkeu tapi sulit keluar.
Karena dokumen anggaran yang tebal yang bikin pusing. Jadi saya mulai, nanti Presiden juga sampaikan, ada upaya simplifikasi prosedur pancairan anggaran.
Kayak TOR itu diserahkan ke K/L karena Kemenkeu tidak mengerti teknis. Kita tidak punya kapasitas, akan tetapi syaratnya K/L tanggung jawab penuh
Kita hanya mencocokkan kalau outcome cocok dengan DIPA. Namun mengenai detil proyek K/L yang bertanggungjawab, dengan begitu proses pencairan lebih cepat.
Hasil yang nyata seperti apa?
Contohnya, DPR menyetujui APBN-P Senin malam, Sabtu pagi bisa di-burse. BLSM [Bantuan Langsung Sementara Masyarakat], 4 hari saja, proses dokumen selesai. Caranya sangat primitif, saya minta kementerian terkait duduk bersama dengan direktur anggaran. Untuk melengkapi dokumen.
Kurikulum pendidikan, seminggu selesai. Cuma kita tidak bisa lakukan ini untuk ratusan K/L, jadi harus dilakukan sistematis.
Kita bikin sistem simplifikasi prosedur dan bikin reward dan penalty, kalau dia dikasih anggaran tepat dan hemat, anggaran kita tambah. Kalau nggak, ya... kita potong. Sehingga role dari gove spend bisa meningkat di kuartal tiga.
Saya ambil contoh, di awal tahun blokir di atas Rp100 tiliun, per Juli tinggal Rp18 triliun, insya Allah sampai akhir tahun mungkin akan di bawah Rp2 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Bu Anny Ratnawati yang banyak incharge di anggaran, bilang disbursmen pada 2014 bisa.
Kemudian yang nggak kalah penting adalah gesture, Kemenkeu juga harus menunjukkan upaya dalam mendorong growth. Misalnya logistik. Saya berterima kasih kepada Bisnis Indonesia yang 'nggebukin' kami beberapa hari berturut-turut soal Tanjung Priok. Walaupun ada perbedaan intepertasi soal dweeling time, akan tetapi bahwa ada isu di Priok itu betul.
Makanya saya ambil langkah minta Pak Mahendra [Siregar, Wakil Menteri Keuangan] berkantor langsung di sana dan alhamdulilah setelah lebaran kontainernya turun 50%. Ini role dari media yang mengkritik kami.
Jadi saya apreciated, saya selalu bilang kalau monitoring nggak usah dilakukan kantor saya, karena ada orang yang marah-marah secara free dan nggak perlu establish komite. Kalau orang marah-marah itu saya biarin saja karena sebenarnya mereka nggak digaji, akan tetapi kasih input dan bekerja sebagai komite saya. Walaupun beritanya ngeri...
Jadi gesture ini penting sehingga ada perbaikan dari logistik. Ini role dari fiskal tidak hanya terbatas di sana tapi juga menjamin sistem logistiknya.
Di Tanjung Priok itu kontainer, bayarnya Rp50.000 satu hari, parkir kita saja 4.000 perak per jam, kali 24 jadi Rp96.000. Masuk parkir mobil lebih mahal dari pada parkir kontainer.
Perusahaan jadinya taruh saja di Priok, ngapain dia bikin warehouse. Ini yang kami konsolidaikan untuk dinaikkan kemudian proses bea cukainya juga dibenahi. Jalur merah diturunkan dari 28% menjadi 10%. YOR dari 120% menjadi sekitar 80%, yang longstay 50%.
Saya mau bikin success story seperti ini dan ini dilakukan satu setengah bulan jalan tuh. Dengan begini role dari fiskal juga bisa memperlancar dan mendorong growth.
Cuplikan Wawancara sebelumnya:
KITA TIDAK BISA MINTA FRAKSI DI DPR MENDESAK THE FED
SAYA SELALU MENGORBANKAN PAK GITA WIRJAWAN
Cuplikan Wawancara Sesudahnya:
.JPG?w=300&h=221)
