Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono besok akan menyampaikan pidato kenegaraan dan penyampaian pengantar nota keuangan dalam rapat paripurna bersama di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Presiden dalam sidang paripurna bersama itu hanya menyampaikan pidato kenegaraan, pada pagi hari, kemudian siangnya pidato nota keuangan RAPBN 2014.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan bahwa postur RAPBN 2014 akan lebih berorientasi kepada pengembangan sumber daya manusia.
Postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 didesain untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi dari ancaman perlambatan.
Nota keuangan 2014, yang akan disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan parlemen, akan memuat stimulus untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
“RAPBN 2014 akan siap dan antisipatif terhadap perubahan global di masa mendatang dan memberi stimulus untuk mendorong pertumbuhan,” katanya..
Ketua DPR RI Marzuki Alie mengingatkan anggota DPR RI untuk tidak melakukan interupsi saat pidato yang akan disampaikan Presiden Yudhoyono. Diharapkan anggota Dewan hanya mendengarkan saja, tidak ada yang melakukan interupsi.
Setelah Presiden Yudhoyono selesai menyampaikan pidatoinya, kata dia, bagi anggota DPR nanti ada waktunya untuk mengkritisinya, yakni pada saat pembahasan RAPBN 2014, baik di komisi-komisi maupun di Badan Anggaran.
Menurut Marzuki, tidak ada gunanya bagi anggota Dewan melakukan interupsi di tengah pidato Presiden, karena bukan waktunya.
"Pidato yang disampaikan Presiden pada siang hari adalah pidato pengantar RAPBN 2014. Masak pidato pengantar mau diinterupsi. Kita dengarkan dulu lah pidatonya," katanya.
Marzuki juga meminta semua anggota Dewan hadir tepat waktu yakni sebelum acara sidang paripurna bersama dimulai pada pukul 09.00 WIB.
"Saya minta kepada seluruh anggota Dewan untuk hadir tepat waktu, kecuali dalam kondisi darurat," katanya.
Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa mendengarkan pidato kenegaraan dan nota keuangan RAPBN 2014 dari Presiden itu sangat penting bagi anggota DPR RI.
