Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ada Kartel di Balik Harga Daging Sapi

Bisnis.com, JAKARTA - Tingginya harga daging sapi yang terjadi dinilai sarat dengan adanya praktek kartel terselubung yang digerakkan oleh satu kepentingan.

Bisnis.com, JAKARTA - Tingginya harga daging sapi yang terjadi dinilai sarat dengan adanya praktek kartel terselubung yang digerakkan oleh satu kepentingan.

Anggota DPR Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan praktek ini dikatakan terselubung karena antarpelaku tidak saling terhubung atau melakukan komunikasi secara langsung.

“Mereka [pelaku kartel] tidak melakukan suatu perjanjian atau pembicaraan khusus. Praktek kartel ini digerakkan oleh kepentingan yang sama, yakni mencari keuntungan sebanyak-banyaknya selama Lebaran,” kata Hendrawan saat dihubungi Bisnis, Senin (12/8/2013).

Dia menambahkan momen lebaran ini sengaja dimanfaatkan oleh pelaku kartel seiring dengan tingginya daya beli masyarakat. Tradisi kenaikan harga saat lebaran menjadi topeng untuk menutupi praktek mereka.

Namun, Hendrawan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai siapa saja pelaku yang terlibat dalam kartel. Pihaknya telah bekerja sama dengan Komisi Pengawas Pelaku Usaha (KPPU) untuk menyelidiki masalah ini.

“Momen Lebaran ini bisa saja dimanfaatkan mereka untuk meraup keuntungan yang besar. Kalau masalahnya Cuma supply and demand harga tidak melonjak sebesar seperti saat ini,” ujar Hendrawan.

Menurutnya, ada beberapa proses importasi daging yang harus dicermati untuk menghilangkan praktek ini. Pertama, importir terdaftar harus diselidiki apakah ada pengusaha yang mempunyai lebih dari satu perusahaan dan berhak mendatangkan sapi atau daging sapi.

Kedua, penentuan atau seleksi perusahaan yang mendapatkan persetujuan impor harus melalui proses kualifikasi yang transparan. Pemerintah harus mampu menjelaskan bagi perusahaan yang tidak diberikan izin.

Ketiga, memperkuat konsolidasi bagi para pegawai pemerintah, karena proses perizinan ini rawan praktek korupsi. “Semua urutan proses impor ini bisa dibayar, harus ada perkuatan yang dilakukan instansi pemerintah,” ujarnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper