Bisnis.com, JAKARTA --Kebijakan instan impor sapi siap potong bisa menghancurkan 'Program Swasembada Daging' yang tengah dibangun dengan proyeksi jangka panjang.
Mereka yang membeli sapi bakalan dengan harga pasar, lalu digemukkan untuk persiapan Ramadan dan Lebaran, akhirnya gigit jari karena harga jualnya jatuh.
Jerih payah mereka memelihara sapi selama 3-6 bulan akhirnya sirna karena keuntungan yang sudah di depan mata terhapus oleh serbuan sapi potong impor dengan dalih menstabilkan harga daging sapi.
Tidak kurang 25.000 ekor sapi siap potong dari Australia akan didatangkan ke Indonesia. Akhir Juli telah tiba 1.478 ekor sapi, dan awal Agustus masuk lagi 4.801 ekor. Sapi itu langsung masuk RPH sehingga sapi peternak lokal tidak berdaya dan memilih untuk menunda menjual. Kalau dipaksakan kerugian sudah di depan mata karena harga jual sapi siap potong menurun antara Rp1,5 juta dan Rp2,5 juta.
"Sampai hari H (Lebaran) datang 10.000 ekor, sisanya 15.000 didatangkan sampai akhir bulan," ujar Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Sabtu (3/8/2013)
Dia mengklaim dengan kebijakan ini sudah terlihat penurunan harga jual daging di sebagian pasar Jabodetabek, sebab, harga sapi hidup telah turun di kisaran Rp30 ribu per kilogram bobot hidup atau lebih murah dibanding bulan lalu yang berkisar Rp37.000-38.000 per kilogram.
Sasaran jangka pendek memang telah tercapai, tetapi Pemerintah melupakan sasaran jangka panjang yaitu mensukseskan swasembada sapi yang ditarget terealisasi 2014. Satu tahun lagi target diperkirakan tercapai tetapi bisa menjadi buyar jika semangat menjadi peternak juga hilang.
Ratusan peternak serentak melakukan aksi demo di sejumlah kota, bahkan mereka juga melakukan aksi "Tidak Ada Transaksi" di sejumlah pasar hewan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang menjadi pemasok sapi potong untuk Jabodetabek.
Ketua Umum Forum Peternak Sapi Nasyir Al Mahdi menilai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 699/2013 tentang Stabilisasi Harga Daging Sapi dengan impor sapi potong menghadang Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) yang ditarget tercapai tahun 2014.
"Kebijakan itu hanya semata-mata didasari pada tingginya harga daging sapi di tingkat konsumen tanpa ada pertimbangan perlindungan stabilisasi harga bagi peternak lokal yang selama ini berjuang mengamankan 'Program Swasembada Daging'," tuturnya. (Antara)
