Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan Rp264 triliun untuk belanja infrastruktur pada RAPBN 2014.
Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan alokasi belanja infrastruktur naik dari Rp240 triliun pada APBNP 2013 menjadi Rp264 triliun pada RAPBN 2014.
Anggaran tersebut merupakan gabungan dari berbagai dana belanja yang dialokasikan melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dana infrastruktur Rp264 triliun juga termasuk tambahan anggaran hasil penghematan belanja subsidi (ruang fiskal) dari kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi pada 2013.
Dia memaparkan ruang fiskal menghasilkan tambahan anggaran belanja Rp18,4 triliun untuk kementerian/lembaga, sekitar Rp11,4 triliun dipatok untuk pembangunan infrastruktur.
Selain itu, dana tambahan sebesar Rp2 triliun disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus dan Rp1,5 triliun untuk otonomi khusus Papua dan Papua Barat.
"Ruang fiskal itu itu sebagian besar untuk infrastruktur, tapi untuk infrastrukturnya juga infrastruktur dasar. Intinya itu," kata Armida, Senin (29/7).
Dia memaparkan salah satu program infrastruktur yang menjadi target khusus pemanfaatan ruang fiskal RAPBN 2014 adalah pembangunan sistem transportasi perkotaan.
Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp700 miliar untuk proyek awal pembangunan elevated railways di area Jabodetabek dan sekitar Rp382 miliar untuk pembangunan sistem bus rapid transit (BRT).
Proyek elevated railways adalah rencan multiyears yang bertujuan memindahkan jalur KRL loopline Jabodetabek menjadi melayang di atas permukaan tanah.
Adapun sistem BRT adalah sistem pengangkutan masal sejenis busway yang rencanannya dibangun di 6 area metropolitan.
Area tersebut adalah area metropolitan sekitar Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Bali, dan Makassar.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan penggunaan terbesar kedua ruang fiskal RAPBN 2014 adalah untuk mendanai program sistem jaminan sosial nasional yang mulai bergulir tahun depan.
Selain itu, pemerintah memberikan tambahan anggaran belanja untuk program konservasi energi, jaring pengaman sosial, beras miskin, dan beasiswa siswa miskin.
Sementara itu, Armida memaparkan alokasi belanja modal pemerintah pusat dalam RAPBN 2014 ditetapkan Rp209,7 triliun.
Alokasi tersebut lebih besar dari anggaran belanja modal pemerintah pusat dalam APBN-P 2013 yang senilai Rp192,6 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
