Bisnis.com, JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengkritik gagasan penerapan skema subsidi tetap karena masih memunculkan potensi salah sasaran.
Ketua Harian YLKI Sudaryatmo mengatakan skema subsidi tetap masih mengandung subsidi pada barang, padahal pihaknya sejak dulu mengusulkan agar subsidi diarahkan ke konsumen dan angkutan umum agar lebih tepat sasaran.
“Subsidi tetap menurut kami potensi salah sasarannya tinggi. Kalau subsidi ke barang, setiap orang bisa menikmati,” katanya, Minggu (14/7/2013).
Selain itu, skema subsidi tetap mencerminkan pemerintah tidak berani mengambil langkah untuk bebas dari subsidi energi fosil.
Menurutnya, langkah pemerintah yang hanya mengubah skema subsidi tidak menyentuh akar persoalan, yakni ketergantungan Indonesia pada bahan bakar minyak berbasis energi fosil.
Sekalipun pemerintah beralasan skema subsidi tetap merupakan tahap awal menuju penghapusan subsidi BBM, Sudaryatmo mengusulkan agar pemerintah menyusun peta jalan yang jelas mengenai kebijakan energi nasional.
“Harus dipertajam tahun berapa Indonesia akan bebas dari subsidi energi fosil dan mengalihkan subsidi pada energi baru terbarukan,” ujarnya.
Soal dampak sosial terhadap masyarakat, Sudaryatmo menuturkan skema subsidi tetap sebenarnya bukan sesuatu yang baru.
Skema subsidi serupa pernah diterapkan pada minyak goreng pada 2007-2008, yakni saat harga bahan pokok itu membubung mengikuti kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar internasional. Saat itu, pemerintah memberikan subsidi Rp2.500 per liter.
Skema subsidi tetap pada BBM merupakan ide yang ditawarkan pemerintah baru-baru ini untuk menjawab persoalan belanja subsidi BBM yang bisa jebol karena fluktuasi harga minyak dunia dan lonjakan konsumsi di luar asumsi APBN.
Namun, menurut Sudaryatmo, Indonesia harus lebih berani dari sekadar mengubah skema subsidi. Pemerintah justru perlu mencontoh negara-negara di Eropa Timur yang menerapkan pajak tinggi terhadap BBM dengan alasan demi kelestarian lingkungan.
Pada saat yang sama, pungutan pajak itu digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan membenahi transportasi publik.
