Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Serapan Belanja Pemerintah, Kemenkeu Monitor Pengelolaan Keuangan

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan akan menerapkan pengelolaan sumber dan penggunaan dana atau dikenal asset and liability management untuk mengurangi kesenjangan antara penyerapan anggaran belanja dengan utang.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan akan menerapkan pengelolaan sumber dan penggunaan dana atau dikenal asset and liability management untuk mengurangi kesenjangan antara penyerapan anggaran belanja dengan utang.

Pemerintah selama ini menarik pembiayaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menutup defisit anggaran. Namun, masalah klasik penyerapan anggaran yang tidak optimal kerap memunculkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pada akhir tahun.

Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengatakan selain simplifikasi prosedur pencairan anggaran untuk mempercepat realisasi belanja, pihaknya akan menerapkan asset liability management (ALM) dengan memonitor penerimaan pajak dan realisasi belanja secara rutin setiap bulan.

“Dari situ, kita bisa tahu SUN (surat utang negara) yang harus diterbitkan berapa, supaya gap-nya tidak terlalu besar antara pembiayaan dengan belanja,” katanya, Rabu (10/7).

Menurutnya, mekanisme ALM saat ini sudah berjalan sehingga Silpa pada akhir 2013 diharapkan lebih rendah dari tahun anggaran 2012 yang sebesar Rp21,86 triliun.

Pada tahun lalu, pemerintah merencanakan defisit Rp190,1 triliun karena belanja negara yang mencapai Rp1.548,31 triliun, sedangkan pendapatan negara dan hibah hanya Rp1.352,2 triliun. Namun, belanja negara hingga akhir 2012 hanya terealisasi Rp1.491,41 triliu  atau 96,33%.

Sementara itu dalam APBN-P 2013, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp1.726,2 triliun, sedangkan pendapatan negara dan hibah ditargetkan hanya Rp1.502 triliun atau terjadi defisit anggaran Rp224,2 triliun.

Defisit itu akan ditutup dengan pembiayaan dalam negeri Rp241,1 triliun dan Rp16,9 triliun.

Kendati demikian, Chatib mengakui penyerapan anggaran belanja pemerintah hingga 100% sulit dilakukan. “Tapi, minimal ada effort yang lebih bagus,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Sri Mas Sari
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper