BISNIS.COM, JAKARTA- Pemerintah melalui tim negosiasi pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) merekomendasikan agar pasca pengambilalihan, Inalum harus menambah kapasitas aluminium primer hingga 400.000 ton per tahun dengan kebutuhan investasi sekitar US$700 juta atau setara Rp7 triliun.
Direktur Jenderal Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian Agus Tjahajana Wirakusumah mengatakan, setelah diambil alih oleh pemerintah Indonesia sepenuhnya, tim negosiasi sudah memberikan beberapa rekomendasi untuk pengembangan Inalum selanjutnya.
Adapun beberapa pengembangan bisnis yang direkomendasikan antara lain, Inalum harus mensuplai aluminium primer dan aluminium alloy untuk kebutuhan domestik dan sisanya bisa diekspor.
Selanjutnya, Inalum harus mengembangkan aluminium alloy untuk memenuhi kebutuhan aluminium hilir domestik yang difokuskan untuk kabel transmisi listrik.
Selain itu, pada tahap pengembangan I sampai dengan 2017, Inalum harus menambah kapasitas aluminium primer menjadi 400.000 ton per tahun, serta melakukan diversifikasi produk berupa aluminium alloy.
Adapun saat ini, produksi aluminium Inalum sekitar 250.000 ton per tahun dengan 60 % hasil produksi diekspor ke Jepang.
“Kebutuhan biaya untuk menambah kapasitas sampai 400.000 ton/tahun sekitar US$700 juta untuk menambah potline IV peleburan dan sekitar US$50 juta atau setara Rp500 miliar untuk diversifikasi aluminium alloy,” kata Agus di gedung DPR, Senin (1/7/2013).
Agus menegaskan, investasi sebesar US$750 juta tersebut diluar anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp7 triliun untuk mengambil alih Inalum dari APBN.
Menurutnya, untuk bisa mendapatkan anggaran pasca pengambilalihan senilai US$750 juta, selain dari pemerintah, Inalum bisa mendapatkan dana melalui pinjaman bank ataupun right issue (dengan menjadi perusahaan terbuka).
“Makanya dibutuhkan pengembangan sampai lima tahun, untuk bisa mendapatkan anggaran tersebut serta ke depannya Inalum ini,” tambahnya.
Mengenai apakah Inalum akan dijadikan perusahaan patungan dengan BUMN lain, pihaknya belum bisa mengatakannya.
“Saat ini pemerintah masih fokus mengambil Inalum untuk jadi perusahaan pemerintah. Kalaupun dikerjasamakan nanti bisa melalui bursa, jadi siapa aja kan bisa," ujarnya. (ra)
