BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah berjanji mendorong 3 program utama usai menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagai langkah pengendalian subsidi energi dalam APBN.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan ketiga program tersebut meliputi, pertama pengurangan konsumsi bahan bakar minyak di segala sektor, kedua konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG),
Ketiga meningkatkan pengembangan energi baru terbarukan (EBT), seperti pembangkit listrik geothermal, gas, tenaga surya, dan batu bara.
“PLN sudah saya larang sejak 1,5 tahun lalu untuk membangun pembangkit baru yang menggunakan BBM [pembangkit listrik tenaga diesel/PLTD],” ujarnya saat seusai mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, Jumat (21/6) malam.
Menanggapi program tersebut, Pengamat Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa mengatakan ketiga program yang disampaikan Menteri ESDM itu merupakan program lama, tetapi pemerintah tidak berkomitmen untuk mengawalnya dengan serius.
Akibatnya, masyarakat belum melihat hasilnya dengan jelas sampai sekarang. “Jadi 3 program ini program sudah lama, sudah basi. Selama ini hanya slogan karena pemerintah tidak mengawal dengan ketat dan tidak ada komitmen,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (22/6).
Dia mencontohkan program konversi BBM ke BBG dinilai terlalu diserahkan ke pasar. Kontribusi pemerintah terutama melalui dukungan infrastruktur, jelasnya, dinilai masih terlalu kecil.
Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp1,89 triliun untuk program konversi gas. Namun, dalam pagu indikatif RKP 2014, pemerintah hanya menganggarkan Rp560,6 miliar untuk program konversi gas.
Padahal, penetrasi awal ke masyarakat harus didahului terlebih dahulu oleh pemerintah sebelum pihak swasta mengikuti. “Siapa swasta yang mau ambil inisiatif? Teknologi BBG sudah proven, kalau masyarakat mau masuk ke situ harus terus dikawal,” tegasnya.
Di sisi lain, Iwa mengapresiasi langkah pelarangan pembangunan PLTD baru, meskipun agak terlambat karena baru dilakukan 1,5 tahun yang lalu.
.jpg?w=300&h=221)
