BISNIS.COM, JAKARTA-Pemerintah China belum menyepakati waktu pemberlakuan harga baru hasil renegosiasi dari gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari Kilang Tangguh yang dikirim ke Fujian, China.
Widhyawan Prawiraatmadja, Deputi Komersial Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan hingga kini pihaknya belum mencapai kesepakatan dengan Pemerintah China terkait renegosiasi harga LNG dari Kilang Tangguh.
Pemerintah China, masih menganggap penerapan harga baru seharusnya dilakukan awal Januari 2014 mendatang, sedangkan Pemerintah Indonesia menghitung renegosiasi dilakukan Mei 2013 lalu dengan pemberlakuan harga baru secara surut pada Januari 2013.
“Mereka [Pemerintah China] masih belum setuju kapan mau kick off, kapan mereka mau duduk untuk membicarakan itu. Kalau mereka nanti setuju, baru mulai renegosiasi harganya,” katanya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/6/2013).
Hingga saat ini masih ada perbedaan interpretasi terhadap tahun kontrak pengiriman LNG dari Kilang Tangguh ke Fujian. Pemerintah Indonesia menganggap renegosiasi dapat dimulai Mei 2013 lalu atau 4 tahun setelah commercial date dengan pemberlakuan harga secara surut pada Januari 2013, sementara Pemerintah China menganggap pemberlakuan harga baru dapat dilakukan Januari 2014 mendatang.
Widhyawan mengungkapkan pihaknya siap maju ke pengadilan arbitrase untuk menyelesaikan persoalan tahun kontrak tersebut. “Karena ini permasalahannya ada penjual dan pembeli, jadi ada perbedaan interpretasi terhadap kontrak itu. kalau perlu ke arbitrase,” ungkapnya.
Belum disepakatinya harga baru LNG dari Kilang Tangguh ke Fujian, China berdampak pada kembali tertundanya penerimaan negara. Pasalnya, penjualan LNG itu harus menggunakan harga yang saat ini berlaku sebesar US$3,5 per million metric british thermal unit (MMBTU), sementara harga gas untuk dalam negeri telah mencapai US$10 per MMBTU.
Penyelesaian di pengadilan arbitrase juga, lanjut Widhyawan, dapat menyelesaikan persoalan harga dalam perjanjian jual beli itu. Akan tetapi, pengadilan arbitrase baru dapat ditempuh 90 hari setelah Pemerintah China dan Indonesia menyatakan tidak sepakat dan ingin membawanya ke arbitrase.
Kementerian ESDM sebelumnya optimistis Pemerintah China akan menyetujui kenaikkan harga ekspor LNG dari Kilang Tangguh ke Fujian, China. Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan pihaknya menargetkan kesepakatan renegosiasi itu dapat tercapai tahun ini.
Dengan begitu, Indonesia akan mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan saat ini. “Saya beri timeline [batas waktu] selambat-lambatnya tahun ini penandatanganan persetujuan baru,” tuturnya.
Kilang LNG Tangguh sendiri berlokasi di Teluk Bintuni, Papua yang terdiri dari dua train dengan kapasitas produksi masing-masing 3,8 juta ton per tahun atau total 7,6 juta ton per tahun. Gas untuk kilang itu berasal dari 3 blok migas, yakni Blok Berau, Blok Wiriagar dan Blok Muturi dengan cadangan terbukti 14,4 triliun kaki kubik.
Produksi dari kilang tersebut seluruhnya dialokasikan untuk ekspor ke Sempra, Amerika Serikat sebesar 3,6 juta ton; Fujian, China sebesar 2,6 juta ton dan Korea sekitar 1 juta ton per tahun.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui akun twitter @SBYudhoyono miliknya menyatakan China telah sepakat melakukan renegosiasi harga penjualan LNG Tangguh, sehingga Indonesia akan mendapat besaran nilai yang layak.
