BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah tidak akan langsung menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi meskipun paripurna DPR telah menyepakati rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN) 2013 sebagai undang-undang.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan Pemerintah masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan persoalan administrasi sebelum mengumumkan kenaikkan harga BBM subsidi. Untuk itu, akan ada tenggang waktu antara penetapan APBNP 2013 dengan pemberlakuan kenaikkan harga BBM subsidi.
“Pembahasan APBNP 2013 memang sangat penting karena terdapat asumsi makro dan alokasi biaya pendanaan dari kompensasi untuk masyarakat. Akan tetapi, hasil paripurna di DPR tentu memerlukan tindak lanjut seperti persoalan administrasi. Kenaikkan BBM subsidi tentu setelah itu,” katanya di Jakarta, Senin (17/6).
Susilo mengungkapkan kenaikkan harga BBM subsidi harus dilakukan untuk mengendalikan konsumsinya. Pemerintah memperkirakan konsumsi BBM subsidi akan mencapai 53 juta kiloliter sepanjang tahun ini jika harga BBM subsidi tidak dinaikkan. Dengan penambahan volume tersebut, maka pemerintah harus menyiapkan dana lebih besar untuk membayar subsidi.
Saat ini, lanjut Susilo, pihaknya telah melakukan persiapan kenaikkan BBM subsidi sejak muncul wacana pemberlakuan dua harga. “Persiapan operasional kenaikkan harga BBM subsidi sudah kami lakukan sejak lama. Berbagai jenis peraturan penunjang telah kami selesaikan dan sosialisasi juga sudah dilakukan,” ungkapnya.
Aturan yang telah disiapkan tersebut termasuk keputusan mengenai harga baru BBM subsidi, pengaturan distribusi dan pemasangan radio-frequency identification (RFID) untuk memonitor konsumsi. Untuk sosialisasi, Pemerintah secara bersama-sama menggunakan anggaran masing-masing kementerian untuk menginformasikan kenaikkan BBM subsidi itu.
Ali Mundakir, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) mengatakan perseroan akan terus membuka pasokan BBM subsidi. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu khawatir terjadi kelangkaan BBM subsidi menjelang kenaikkan harga.
“Kami pastikan distribusi BBM subsidi dan kami tidak akan membatasi kuotanya. Kami pastikan akan terus membuka pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Saat ini saja, pasokan premium harian mencapai 80.000 kiloliter dan pasokan solar harian sebesar 40.000 kiloliter. Pertamina pun siap menambah pasokan harian untuk dua jenis BBM subsidi itu.
Ali memperkirakan lonjakan permintaan BBM subsidi hanya terjadi menjelang kenaikkan harga saja, setelah itu konsumsi kembali seperti semula. “Lonjakan permintaan BBM subsidi hanya akan terjadi beberapa hari sebelum kenaikkan harga. Kami pun memprediksi lonjakan itu tidak sampai 20% dari pasokan harian normal,” jelasnya.
Sementara Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi mengatakan kenaikkan harga BBM subsidi akan menurunkan omzet hariannya hingga 25%. Hal itu disebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat setelah terjadinya kenaikkan harga BBM subsidi.
“Omzet kami pasti slow down setelah kenaikkan harga BBM subsidi ini, karena masyarakat biasanya akan lebih menghemat. Akan tetapi hal itu hanya akan berlangsung sekitar 1 minggu,” tuturnya.
Eri menegaskan tidak akan terjadi penimbunan BBM subsidi di SPBU karena tidak menguntungkan secara bisnis. Alasannya, susut volume BBM subsidi yang sebesar 0,1% masih terlalu besar dibandingkan dengan standar yang berlaku sebesar 0,05%.
Selain itu, SPBU hanya memiliki tangki timbun dengan kapasitas terbatas, serta mekanisme kuota dan penebusan BBM subsidi yang sangat ketat. “Kami kan ada kuota oleh Pertamina, lagi pula BBM subsidi yang ada hari ini kan harus kami tebus dua hari lalu, tidak mungkin ada penimbunan, karena tidak menguntungkan secara bisnis,” tegasnya.
Selain itu, dirinya juga telah memerintahkan seluruh anggota Hiswana migas agar memenuhi tangki timbun di SPBU untuk mengantisipasi lonjakan permintaan BBM subsidi. Apalagi, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti kapan Pemerintah akan menaikkan harga BBM subsidi.
