BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah menyelenggarakan temu konsultasi dengan seluruh dinas koperasi dan UKM seluruh provinsi, Kamis (13/6/2013) untuk meningkatkan upaya pemberdayaan pelaku usaha melalui pemanfaatan anggaran.
Meliadi Sembiring, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, menjelaskan temus konsultasi sangat vital dilakukan untuk membangun komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
”Kegiatan semacam ini bahkan perlu ditindaklanjuti mengingat tuntutan pembiayaan pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) semakin besar sehingga harus ada solusinya,” katanya kepada Bisnis, Rabu (12/6/2013).
Sebab, kata dia, diskusi secara periodik untuk mencari solusi terbaik melalui dana APBD yang dimiliki setiap pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, harus dilakukan dengan memprioritaskan unsur akuntabilitas.
Format pembiayaan atau model pemanfaatan seperti ini bahkan bisa dipertimbangkan untuk dilakukan di daerah lain. Terutama dalam konteks pembinaan KUMKM yang diakui sebagai salah satu komponen pendorong ekonomi.
Kementerian Koperasi dan UKM memang sudah memperkenalkan pola peningkatan kapasitas pelaku KUMKM di daerah melalui dana bergulir di beberapa daerah berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Badan tersebut mengelola dana bergulir di daerah yang masih melanjutkan program dana bergulir.
Namun ada beberapa daerah untuk sementara waktu menangguhkan pemanfaatan program tersebut, sehingga Kementerian Koperasi dan UKM memandang perlu mengoptimalkan dana APBD. “Yang pasti beberapa daerah sudah melakukan optimalisasi pembiayaan yang bersumber dari dana APBD.”
