BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp154,4 miliar untuk kartu perlindungan sosial bagi penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dalam RAPBN-P 2013.
Mahendra Siregar, Wakil Menteri Keuangan, mengatakan kartu tersebut tidak hanya digunakan untuk penyaluran BLSM, tetapi juga untuk penyaluran beras miskin (raskin) dan verifikasi pemberian bantuan siswa miskin (BSM).
“Dananya dari APBN. Terlepas ada BLSM atau tidak, kartu itu untuk memperbaiki sistem pembagian raskin juga verifikasi BSM. Jadi multifungsi,” katanya di Kemenko, Selasa (4/6/2013). Pencetakan dan pengiriman kartu tersebut dilakukan oleh PT Pos Indonesia.
Selain ongkos pengadaan, personalisasi, dan pendistribusian kartu perlindungan sosial, pemerintah juga menyiapkan dana sebesar Rp279,6 miliar untuk imbal jasa kepada PT Pos Indonesia.
Selain itu, disiapkan juga anggaran sebesar Rp70,5 miliar untuk pencetakan dan pengiriman lembar sosialisasi program oleh PT Pos Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana mengatakan penggunaan kartu perlindungan sosial ini tidak hanya terbatas pada tahun ini saja.
“Jadi mekanisme kartu ini sekalian perbaikan untuk penyaluran bantuan program perlindungan sosial dari pemerintah untuk ke depannya,” katanya.
