Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KETENAGAKERJAAN: Pemerintah Didesak percepat Regulasi Operasional BPJS

BISNIS.COM, JAKARTA—Kalangan pekerja mendesak pemerintah mempercepat penyelesaian regulasi operasional dan dilakukan uji publik untuk realisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
R Fitriana
R Fitriana - Bisnis.com 13 Mei 2013  |  16:09 WIB
Bagikan

BISNIS.COM, JAKARTA—Kalangan pekerja mendesak pemerintah mempercepat penyelesaian regulasi operasional dan dilakukan uji publik untuk realisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, kelambanan pemerintah dalam menyelesaikan regulasi kedua badan penyelenggara itu sangat bertentangan dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Badan Penyelesaian Jaminan Sosial (BPJS).

“Implementasi Jaminan Kesehatan per 1 Januari 2014 dapat terhambat jika regulasi operasional BPJS Kesehatan tidak segera dibuat, belum lagi untuk implementasi BPJS Ketenagakerjaan per Juli 2015,” ujarnya dalam satu seminar, Senin (13/5/2013).

Dia menjelaskan kalaupun ada Peraturan Pemerintah No.101/2012 tentang PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan Peraturan Presiden No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan, tteapi isinya tidak mengakomodir kepentingan rakyat.

Bahkan, lanjut Timboel, terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan saat ini belum ada satupun regulasi operasional yang selesai dibuat, padahal 2015 sudah harus operasional.

Sebenarnya, dia menambahkan regulasi pendukung undang-undang tidak harus satu persatu, tapi dapat digabungkan seperti PP tentang Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dapat disatukan dalam satu regulasi.

“Pemerintah dan badan penyelenggara harus memperhatian sarana dan prasarana pendukung yang ada, seperti mendirikan rumah sakit baru dan penambahan petugas pengawas,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kesehatan bpjs perpres pbi sosial ketenagakerjaan jaminan opsi badan penyelenggara
Editor :
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top