BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah menempuh tiga langkah untuk menjalankan skenario defisit anggaran 2,5% terhadap produk domestik bruto dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013.
Tiga upaya itu mencakup pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) dan penambahan pembiayaan melalui penerbitan surat utang negara (SUN).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pihaknya telah melakukan perhitungan di setiap pos belanja untuk menjaga defisit tak lebih dari 2,5%.
“(Defisit) 2,5% itu kombinasi dari penyesuaian harga BBM, pemotongan belanja K/L dan penarikan utang pemerintah,” katanya, Jumat (10/5/2013).
Seperti diketahui, pemerintah akhirnya mematok defisit dalam RAPBN-P 2013 sebesar 2,5% terhadap PDB karena tingginya beban subsidi dan melesetnya sejumlah asumsi makro pada APBN 2013.
APBN 2013 semula mematok defisit anggaran Rp153,3 triliun atau 1,65% dari PDB. Defisit itu, a.l disumbang oleh anggaran subsidi yang mencapai Rp317,2 triliun, sebagian di antaranya berupa subsidi BBM Rp193,8 triliun.
Jika konsumsi BBM tak dikendalikan, anggaran subsidi diperkirakan membengkak hingga Rp446,8 triliun karena jebolnya anggaran subsidi BBM hingga Rp297,7 triliun. Defisit anggaran pun berpotensi melebar hingga Rp353,6 triliun atau 3,83% dari PDB.
Namun, Bambang belum bersedia merinci pos belanja K/L apa saja yang akan dipangkas. “Ya, pokoknya cari besaran yang ujungnya (menjaga defisit di level) 2,5%. Nanti persisnya harus dicari dulu angka yang cocok,” ujarnya.
Kemenkeu sebelumnya melaporkan penyerapan anggaran belanja pemerintah pada kuartal i/2013 tidak optimal.
Selama tiga bulan pertama tahun ini, realisasi belanja modal hanya 5,6% dari pagu sebesar Rp184,4 triliun. Adapun realisasi belanja pegawai 21,1% dari pagu Rp241,6 triliun.
Bambang sempat memperkirakan penyerapan belanja pemerintah hingga akhir tahun hanya 90%.
Meskipun belum bersedia menyebutkan besaran pembiayaan dari penerbitan SUN, Bambang menyatakan tak akan menambah utang dalam jumlah signifikan. Dalam APBN 2013, pemerintah mematok pembiayaan Rp153,3 triliun yang berasal dari pembiayaan dalam dan luar negeri.
“Kalau kita menambah terlalu banyak juga susah karena pasar tahunya kita sudah punya rencana awal. Kalau nambahnya dianggap cukup besar buat pasar, kami khawatir nanti cost dari surat utangnya tidak optimal,” jelasna.
Bambang masih optimistis pasar obligasi RI masih cerah meskipun sempat ada penyesuaian prospek utang Indonesia oleh Standard & Poor’s (S&P). Pemerintah merencanakan pengajuan RAPBN-P 2013 ke DPR dalam bulan ini.
