Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dirjen Bea Cukai Siap Libatkan TNI dan Polri Basmi Penyelundupan

Djaka mengatakan langkah tersebut bagian dari perintah Presiden Prabowo yang memintanya agar mengawal kinerja DJBC dalam mendukung penerimaan negara.
Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama mengikuti Konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). / Bisnis-Arief Hermawan
Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama mengikuti Konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). / Bisnis-Arief Hermawan

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama bakal menggandeng TNI dan Polri dalam upaya memberantas praktik penyelundupan yang menjadi celah dalam sistem penerimaan negara.

Djaka mengatakan langkah tersebut bagian dari perintah Presiden RI Prabowo Subianto yang memintanya agar mengawal kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mendukung penerimaan negara, khususnya dari sektor kepabeanan.

"Banyak pelabuhan-pelabuhan gelap yang mungkin perlu dikoordinasikan dengan teman-teman di TNI maupun kepolisian. Mungkin salah satu intinya adalah untuk itu, memastikan tidak ada penyelundupan atau mengurangi penyelundupan sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target,” ujarnya, dikutip Antara, Jumat (23/5/2025).

Djaka menambahkan, koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan barang masuk maupun keluar wilayah Indonesia.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama, bisa memperkuat koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan aparat penegak hukum.

Sri Mulyani sendiri melantik Djaka Utama bersama jajaran eselon I Kementerian Keuangan lainnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Jumat (23/5/2025).

Dia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu menyoroti kerja-kerja Bea Cukai. Selain meningkatkan penerimaan negara, sambungnya, Bea Cukai memiliki tugas melindungi industri dalam negeri dari barang impor ilegal.

"Kegiatan-kegiatan yang dilihat sebagai ilegal atau menyalahi aturan, harus dikoreksi," ujar Sri Mulyani ketika memberi arahan usai pelantikan.

Hanya saja, bendahara negara itu menekankan bahwa tugas menjaga mencegah barang impor ilegal tersebut sangat berkaitan dengan kementerian/lembaga yang lain terutama aparat penegak hukum. 

"Maka kehadiran Pak Djaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak hukum dan instansi-instansi lainnya," jelasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper