BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah optimistis pembebasan lahan untuk akses tol Kualanamu dapat mencapai 75% pada akhir tahun sehingga dapat dilakukan lelang investor untuk konsesi ruas tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto menyatakan pihaknya mengalami kesulitan membebaskan lahan untuk pembangunan jalan tol sepanjang 72,03 km.
Ia menegaskan jika sudah mencapai 75% pihaknya akan segera melakukan tender karena kehadiran jalan tol tersebut akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan akses menuju Bandara Internasional Kualanamu.
"Hingga kini masih sekitar 60%. Lahannya memang masih banyak yang perlu dibebaskan," ujarnya di Jakarta, Jumat (10/5/2013).
Ia menjelaskan pihaknya optimis 40% lahan yang sisanya dapat segera dibebaskan karena mayoritas tanah itu dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara (PT PN) dan PT Lonsum.
Walaupun demikian, Djoko menjelaskan pihaknya kewalahan lantaran secara legal tanah tersebut milik PT PN tetapi sudah diduduki masyarakat. Pihaknya tidak bisa membayarkan ganti untung kepada masyakarat.
" Kita lagi mencari solusi terbaik untuk masyarakat. Masyarakat juga memiliki izin tinggal di situ," jelasnya.
Ia menjelaskan pihaknya menginginkan pembebasan lahan secepat mungkin tetapi sesuai dengan prosedur. Bina Marga, paparnya, menyiapkan anggaran yang cukup untuk pembebasan lahan.
Lebih lanjut, Djoko menjelaskan untuk konstruksi pembangunan tol yang menjadi tanggunjawab pemerintah hingga saat ini tidak mengalami hambatan berarti.
Untuk ruas tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, pemerintah menggarap 17,8 km. Paket pengerjaan pemerintah itu dibiayai oleh loan China sebesar U$$137 juta.
Sementara untuk paket sisanya akan digarap oleh pemenang tender pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Hingga kini terdapat empat konsorsium investor yang telah lolos prakualifikasi.
Keempat konsorsium investor itu ialah Konsorsium SP Road (India) dan PT Prabu Persada; Konsorsium BUMN yang terdiri dari PT Jasa Marga Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk dan PT Hutama Karya; PT Bangun Cipta Sarana; dan Konsorsium PT Nusantara Infrastruktur Tbk dan Egist (Prancis).
