BISNIS.COM, JAKARTA--Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) meminta pemerintah merumuskan dengan jelas skema penunjukkan langsung BUMN Karya untuk menggarap ruas tol trans sumatra sepanjang 2700 km.
Ketua ATI Fatchur Rochman mengungkapkan pemerintah wajib merumuskan dengan jelas BUMN Karya yang ditunjuk itu adalah toll developer dan bukan operator tol.
"“Hutama Karya itu apakah menjadi tol developer atau operator. Kalau perseroan adalah tol developer yang merupakan perpajangan pemerintah maka tidak akan jadi masalah. Namun jika kalau menjadi operator tentu swasta juga berminat,” ujarnya Jakarta hari ini, Jumat (10/5/2013).
Menurutnya jika skema yang dipakai ialah pemerintah menyuntikan modal negara untuk meningkatkan kelayakan ruas tol trans sumatra maka banyak pihak swasta akan berminat.
Namun jika pengerjaan ruas tol trans sumatra sepenuhnya merupakan investasi negara, tanpa porsi investasi dari BUMN Karya yang ditugaskan maka tidak menjadi masalah. Berdasarkan peritungan Kementerian Pekerjaan Umum, total nilai investasi untuk seluruh ruas tol trans sumatra mencapai Rp426 triliun.
"Skema investasinya ada share antara pemerintah dan BUMN Karya maka itu tidak fair. Itukan jadinya mirip ruas tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi dan Solo-Mantingan-Kertosono," paparnya.
Ia menjelaskan setelah ruas tol trans sumatra seluruhnya terbangun dengan investasi pemerintah seluruhnya, pemerintah dapat melakukan tender terbuka untuk operator.
