PENAIKAN HARGA BBM: SBY Pastikan Terbatas & Terukur

BISNIS.COM, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan harus mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan menaikkan harga secara terbatas dan terukur.

Hal itu dikemukakan SBY dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4).

Namun demikian, SBY menuturkan pemerintah tidak ingin berniat menaikkan harga hingga setara dengan harga pasar atau harga keekonomian.

"Saya tahu UU yang berlaku. Saya tahu putusan MK Soal ini. Maka kalau ada kenaikkan BBM, harganya terbatas dan terukur," ujarnya.

Menurut dia, dengan kebijakan tersebut kondisi fiskal dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih sehat.
 
Selain itu, ujarnya, ekonomi menjadi lebih aman karena ketahanannya terjaga dan ada lebih banyak biaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun infrastruktur. "Subsidi menjadi lebih adil dan tepat sasaran."

Kepada para peserta sidang Musrembang, yang terdiri atas para pimpinan lembaga tinggi negara, menteri, pejabat tinggi, serta para pimpinan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, SBY berterusterang bahwa kondisi APBN tidak sehat dan kurang aman.

Dia melanjutkan subsidi BBM yang terlalu besar mengakibatkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan menjadi terlalu sedikit. Di sisi lain, anggaran untuk meningkatkan infrastruktur di dalam negeri juga berkurang. "Itu tidak adil bagi rakyat," lanjutnya.

"Kalau kita tidak perbaiki, defisit anggaran terlalu besar dan melebihi 3% dan itu melanggar undang-undang. Dengan defisit yang besar, ketahanan ekonomi juga akan terganggu," ujarnya.

Salah satu penyebabnya, ujarnya, adalah biaya subsidi BBM yang terlalu besar dan memberatkan bagi APBN.

"Apakah subsidi BBM kita sudah memberatkan APBN dan tidak tepat sasaran? Ya, terus terang sudah memberatkan," katanya.

SBY memaparkan, subsidi BBM dalam APBN 2013 mencapai Rp193,8 triliun. Di tahun anggaran 2013, negara mengalami defisit anggaran sebesar Rp153,3 triliun karena belanja yang lebih besar dari penerimaan. (if)