Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

GALANGAN KAPAL: Pengusaha Keluhkan Tarif Sewa Lahan di Pelabuhan Tanjung Priok

BISNIS.COM, JAKARTA— Pengusaha galangan kapal mengeluhkan iklim usaha yang tidak sehat yang berlaku di Pelabuhan Tanjung Priok karena tarif penggunaan lahan yang terus naik sehingga banyak pengusaha swasta terancam bangkrut.
Berliana Elisabeth
Berliana Elisabeth - Bisnis.com 28 April 2013  |  17:42 WIB
GALANGAN KAPAL: Pengusaha Keluhkan Tarif Sewa Lahan di Pelabuhan Tanjung Priok
Bagikan

BISNIS.COM, JAKARTA— Pengusaha galangan kapal mengeluhkan iklim usaha yang tidak sehat yang berlaku di Pelabuhan Tanjung Priok karena tarif penggunaan lahan yang terus naik sehingga banyak pengusaha swasta terancam bangkrut.

Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Tjahyono Rusdianto mengatakan sebagai asosiasi galangan kapal, tanda-tanda persaingan tidak sehat sudah dirasakan sejak beberapa waktu terakhir. Diantaranya tarif penggunaan lahan di Pelabuhan Tanjung Priok untuk pengusaha galangan kapal yang terus naik setiap tahun.

“Hingga akhir 2012, tarif penggunaan lahan di Priok Rp140.000 per meter, itu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelindo II. Padahal berdasarkan Keputusan Menteri, tarif penggunaan hanya Rp1.000 per meter. Tarif ini naik setiap tahun,” tuturnya, Minggu (28/4/2013).

Dia menambahkan pihaknya sudah sering menyampaikan protes, tetapi tidak digubris. Namun pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada tempat pengganti Priok. “Mau di pelabuhan mana kalau di Jakarta, susah mencari pelabuhan laut untuk mendirikan galangan kapal, jadi kami tidak bisa berbuat banyak,” tuturnya.

Menurutnya, praktek PT Pelindo II selaku pengelola Pelabuhan Tanjung Priok, yang menaikkan tarif penggunaan lahan di pelabuhan ini secara tidak langsung akan mematikan pengusaha galangan kapal di Priok.

“Bisa jadi nantinya galangan kapal swasta di Priok akan digantikan dengan galangan kapal anak usaha Pelindo II. Sehingga nantinya di Priok semua perusahaan jasa kepelabuhan dan galangan kapal adalah satu afiliasi. Begitu hak penggunaan lahan (HPL) diserahkan kepada Otoritas Pelabuhan mulai 2013, semua lahan sudah digunakan afiliasinya, sehingga tidak ada space untuk swasta,” tuturnya.

Dia menambahkan praktek lainnya diantaranya soal kewajiban menyetor pendapatan usaha sebesar 40% kepada PT Pelindo II sebagai pemilik lahan. Selain itu, adalah menaikan nilai kontrak kepada pemilik galangan kapal secara sepihak. "Galangan kapal yang ada di pelabuhan selama ini, memberikan kontribusi besar. Membantu pelayanan kepada kapal-kapal dan manfaatnya sangat besar bagi pelabuhan," kata Tjahjono.

Menurutnya, Iperindo telah membuat surat kepada sejumlah instansi terrkait. "Kami akan lakukan perlawanan sampai kapanpun, bila kebijakan itu mengancam usaha galangan," tegas Tjahjono.

Ketua Komite Tetap Regulasi Logistik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia  M. Akbar Johan mengatakan pelaku usaha jasa kepelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok terancam gulung tikar, menyusul ekspansi  PT Pelindo II yang mendirikan puluhan anak usaha di sektor jasa kepelabuhanan, transportasi dan logistik.

"Semua pekerjaan di pelabuhan Priok diambil alih. Terus kami mau dikemanakan, belum lagi Pelindo juga menaikkan tarif," kata Akbar yang juga Wakil Sekjen DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Sikap ekspansif seperti itu, lanjut Akbar, bertentangan dengan fungsi Pelindo II sebagai BUMN, yang harusnya mengutamakan pelayanan dan mendorong swasta sebagai mitra kerjanya untuk sama-sama berkembang. "Pelindo II kami  nilai memonopoli semua pekerjaan, ini sudah sangat tidak sehat. Kalau semua pekerjaan di pelabuhan mau diambil, kami yang sudah mengelola kegiatan di pelabuhan puluhan tahun mau dikemanakan, mau dimatikan ,"kata Akbar.

Puluhan anak usaha di sektor jasa kepelabuhanan yang sengaja didirikan Dirut Pelindo II RJ.Lino itu diantaranya, PT Indonesia Kendaraan Terminal, PT Energi Pelabuhan Indonesia, PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, dinilai Akbar merupakan upaya untuk mematikan peran swasta secara sistematis.

Bila pemerintah, terus berdiam diri terhadap kegiatan ekspanssif tersebut, kata Akbar, paling lama satu tahun sekitar 1000 perusahaan swasta akan gulung tikar. Jumlah itu mengacu dari data Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), yang beranggotakan 1.200 dan menyerap lebih dari 25.000 tenaga kerja.

"Itu baru satu asosiasi, padahal, di Priok  banyak assosiasi, termasuk Angsuspel dan Iperindo, yang juga terancam gulung tiker, karena Pelindo II lewat anak usahanya berupaya mengambil alih pekerjaan itu," tegas Akbar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tanjung priok galangan kapal
Editor : Sutarno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top