.jpg)
BISNIS.COM, JAKARTA - Sebanyak lima Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi tetap menginginkan untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Kadin Indonesia. Sedangkan 24 Kadinda lainnya menolak digelarnya Munaslub seperti hasil rapat koordinasi nasional pekan lalu.
Ketua Umum Kadin Bengkulu Fery Rizal mengatakan hingga saat ini sebanyak 24 Kadinda masih menolak Munaslub dan sembilan Kadinda masih memerlukan pertanggungjawaban Kadin Pusat.
“Namun setelah dilakukan sosialisasi, hanya tersisa 5 Kadin Daerah saja yang masih menginginkan Munaslub,” ujarnya di Jakarta hari ini, Jumat (19/4/2013).
Menurut Fery, sikap ngotot dari 5 Kadin Daerah yang terus mendesak Munaslub ini cukup menimbulkan tanda tanya. Sebab, sebagian besar Kadin Daerah bersama-sama dengan Kadin pusat sudah melakukan upaya sosialisasi dan komunikasi, namun tidak direspon dengan positif.
“Agak aneh, ini sebenarnya motifnya apa, karena Kadin pusat dan kadin-kadin daerah lainnya sudah melakukan pembahasan dengan mereka, namun mereka tetap kekeuh [ngotot] tidak mau mencari solusi dengan duduk bersama, melainkan dengan Munaslub. Ada apa?” tanya Fery.
Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Fahmi Idris juga telah mengimbau bahwa dalam organisasi bisnis seperti Kadin, jika ada permasalahan umumnya jalan penyelesaian yang dilakukan seperti layaknya dalam dunia bisnis, yaitu duduk bersama melakukan pembicaraan yang mutualisme, bukan seperti mekanisme politik.
“Seperti pernah diimbau Pak Fahmi, bahwa Kadin ini organisasi bisnis, Munaslub bukan jalan penyelesaian masalah. Kita biasa melakukan penyelesaian dengan duduk bersama-sama seperti layaknya orang berbisnis. Jadi saya kira ada gelagat tidak baik di balik desakan Munaslub yang semakin terlihat mengada-ada,” ujar Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Agung S Sutisna.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Kadin Jawa Timur, La Nyalla Mataliti. Menurutnya, agenda Munaslub itu kurang tepat untuk dilakukan dalam organisasi Kadin.
“Tidak ada itu Munaslub, kita ini organisasi bisnis, bukan politik. Munaslub itu cara politik, bukan pebisnis. Jawa Timur jelas menolak usulan Munaslub, seperti juga 24 Kadin Daerah telah menyatakan dalam Rakornas Senin lalu di Gran Melia,” tegas La Nyalla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
