BISNIS.COM, JAKARTA—Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta pemerintah menerbitkan kebijakan yang ramah bisnis agar tercipta pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan.
Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Haryadi B. Sukamdani, pihaknya mendorong upaya-upaya memecahkan masalah publik.
“Semua upaya tersebut untuk perbaikan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan,” katanya dalam keterangan pers, Kamis (18/4/2013).
Dia mengakui pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi mencapai 6,4% pada 2013, tapi sasaran pertumbuhan yang tinggi belum menjadi jaminan adanya pemerataan.
Kondisi tersebut, lanjut Haryadi, harus menjadi perhatian bersama, baik oleh pemerintah maupun dunia usaha, apalagi masih adanya kebijakan pemerintah yang dinilai tidak efektif.
Kadin Indonesia mencatat terdapat beberapa masalah yang harus dipecahkan untuk mencapai pertumbuhan dengan pemerataan di tengah momentum positif perekonomian Indonesia.
Dia mencontohkan permasalahan dalam kebijakan fiskal dengan masih besarnya beban subsidi energi dalam APBN yang diproyeksi selama 2012 mencapai Rp 300 triliun.
“Kami khawatirkan beban subsidi energi yang tinggi dapat merusak struktur APBN menjadi tidak sehat dan justru konsumtif,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Kadin Indonesia, penyerapan belanja modal pada 2010 hanya mencapai 84,49% atau Rp80,29 triliun dari alokasi sekitar Rp95,02 triliun.
Sementara itu, pemerintah meningkatkan alokasi belanja modal menjadi Rp140,95 triliun dalam APBN perubahan 2011.
“Penyebab rendahnya penyerapan karena kementerian tidak mampu membelanjakan anggarannya secara optimal dan kualitas penyerapannya kurang baik, karena seringkali menumpuk di akhir tahun,” tuturnya.
