BISNIS.COM, JAKARTA-Pengamat Kebijakan Publik Andrinof Chaniago menilai pendekatan mengatasi kemacetan dengan penambahan jalan tol adalah suatu pendekatan yang keliru. Pendekatan itu menurutnya sama dengan membisniskan masalah kemacetan di Jakarta.
Padahal pajak kendaraan di Jakarta sekitar Rp6-9 triliun. Pemerintah menurutnya berutang kepada masyarakat karena telat membangun jalan dan transportasi masal.
" Dari pajak hanya Rp3 trilun yang digunakan untuk membangun transportasi. Pemerintah berutang kepada masyarakat karena tidak membangun transportasi publik, lalu sekaran macet dan membisniskan kemacetan itu dengan membangun jalan tol," ujarnya di Jakarta hari ini, Rabu (17/4/2013).
Ia berpendapat hakikat jalan tol ialah memudahkan perjalanan antarkota dan bukan di tengah kota. Tambah lagi efektifitas jalan tol dalam kota diragukan karena kondisi jalan tol di dalam kota Jakarta umumnya sudah over capasity sehingga juga mengalami kemacetan.
Menurutnya pemerintah DKI Jakarta saat ini perlu membangun fly over dan under pass di setiap titik-titik kemacetan sembari mengusahakan penambahan jalan dan pembangunan transportasi massal yang umumnya multiyears.
Ia berpendapat hanya dua ruas tol dari enam ruas tol yang layak dibangun di Jakarta yakni ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Pulo Gebang.
"Kehadiran dua ruas tol itu selain dapat menambah jalan untuk memperlancar mobilitas arus kendaraan dari menuju Tanjung Priok dan Bekasi," ujarnya.
