BISNIS.COM, SEMARANG--Sebanyak 60 industri yang bergerak di bidang pertekstilan dan garmen dari Jawa Barat, Banten, dan Jabodetabek siap merelokasi maupun perluasan usahanya ke Jawa Tengah, akibat tingginya upah minimum tenaga kerja disejumlah wilayah asal tersebut.
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Badan Penanaman Modal daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah, Didik Subiantoro mengungkapkan telah mendapatkan informasi akan ada sekitar 60 industri garmen yang siap masuk ke wilayah Jateng.
“Saya sudah mendapatkan informasi dari Asosiasi Pertekstilal Indonesia (API) pusat yang memberitahukan bahwa akan ada sekitar 60 perusahaan yang bergerak dibidang pertekstilan dan garmen yang bakal masuk ke Jateng mulai tahun ini,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (17/4/2013)
Menurutnya kebanyakan perusahaan yang akan melakukan relokasi dan perluasan tersebut berasal dari Jawa Barat, Banten, dan Jabodetabek, yang dikarenakan tingginya upah tenaga kerja disana.
“Mereka menganggap Jateng merupakan pilihan paling masuk akal untuk lokasi relokasi maupun perluasan, karena ketersediaan lahan masih cukup menjanjikan serta faktor utamanya adalah upah tenaga kerjanya yang masih kompetitif dan tidak setinggi di daerah asalnya saat ini,” tuturnya.
Dia mengatakan, sebagian besar perusahaan itu mengincar lokasi di beberapa kabupaten/kota, seperti Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, dan Kota Semarang.
“Tetapi kebanyakan membidik Kabupaten Semarang,” ujarnya.
Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Kota Semarang, Agung Wahono mengaku juga sudah mendengar informasi bakal masuknya sekitar 60 industri garmen ke Jawa Tengah tersebut, tetapi kemungkinan akan secara bertahap.
Menurutnya alasan utama memilih Jateng sebagai lokasi relokasi maupun perluasan itu lebih dikarenakan hubungan industrial antara perushaan dan tenaga kerja terjalin cukup baik, sehingga juga mendorong terciptanya kondusiftas kemanan investasi.
“Upah minimum tenaga kerja memang mempengaruhi untuk berinvestasi, namun suasana keamanan berinvestasi yang kondusif lebih memegang peran, karena sebagian besr tenaga kerja disini masih bisa bernegosiasi apabila ada kendala perushaan dan tidak mudah mendidih darahnya apabila menyuarakan aspirsinya,” ujarnya.
Namun begitu, pihaknya berharap pemerintah setempat dapat menangkap peluang itu dengan mempersiapkan lokasi lahan yang tepat, penyiapan sumber daya manusia terampil yang banyak, jaminan pasokan energi listrik maupun air, infrastruktur jalan dan pelabuhan, serta menjaga kualitas layanan perijinan yang mudah dan cepat.
“Dari sisi dukungan kemudahan perijinan, saya kira sudah bagus, dan tinggal ditingkatkan pada infrastruktur jalan maupun pelabuhan, serta diperbanyak tenaga kerja yang terampil, karena saat ini jumlah tenaga kerja terampilnya masih belum banyak,” ujarnya.
