BISNIS.COM, JAKARTA-Badan Pembina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum mengungkapkan pemerintah perlu mempertimbangkan penugasan BUMN Karya untuk menggarap infrastruktur di daerah perbatasan. Penugasan itu bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah perbatasan yang selama ini belum digarap optimal.
Kepala BP Konstruksi Hediyanto Husaeni mengungkapkan pemerintah mengalokasikan dana cukup besar untuk pembangunan infrastruktur terluar. Namun pengerjaan infrastruktur terluar itu menjadi kurang menarik secara finansial karena tersebar di beberapa kementerian dan proyeknya tersebar di mana-mana.
"Proyek untuk perbatasan itu kecil-kecil tetapi banyak sehingga dikerjakan seadanya. Kalau disatukan pasti menjadi besar sekali dan akan cocok ditangani BUMN," ujarnya.
Menurutnya penugasan BUMN perlu diperluas jangan hanya untuk proyek seperti jalan tol trans sumatra tetapi juga untuk menggarap daerah perbatasan. Jalan tol hanya memfasilitasi mobil dan kendaraan yang juga masih memungkinkan untuk digarap oleh swasta.
Ia menjelaskan pengerjaan infrastruktur daearah perbatasan umumnya dikerjakan seadanya dengan kualitas yang kurang memadai. Hal itu disebabkan pihak swasta yang menggarap proyek tersebut belum menyadari pentingnya proyek di daerah perbatasan.
"BUMN kerjakan, kita bisa juga buat dalam bentuk PBC (perfomace based contrac) untuk mengerjakan infrastruktur," ujarnya.
Menurutnya jika hal itu terealisasi maka aloskasi pemerintah untuk daerah perbatasan dapat ditangani dengan baik dengan kualitas yang baik. Selain itu dengan menggunakan PBC, pemerintah akan terbantu untuk menekan biaya perawatan infrastuktur di daerah perbatasan.
Data Bisnis mencatat, pemerintah pada tahun 2013 mengalokasikan dana APBN sebesar Rp7,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Dana itu dinilai masih kurang untuk membangun kawasan perbatasan. Dari jumlah tersebut, kementerian PU merupakan kementerian yang mengalokasikan dana paling besar untuk daerah perbatasan.
Suhatmansyah IS,Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjelaskan alokasi anggaran tersebut akan diprioritaskan pada pengembangan kawasan perbatasan diantaranya provinsi Kalimatan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Papua.
Dalam pembangunannya, lanjutnya, pihaknya akan meningkatkan wilayah prioritas kawasan perbatasan darat yang difokuskan pada 111 kecamatan yang terbagi dalam 3 kategori yang memiliki potensi besar pada sumber daya alam.
Kendati demikian, jelasnya, alokasi anggaran pemerintah yang hanya Rp7,8 triliun tidak memberikan signifikansi guna membangun kawasan perbatasan sebagai beranda depan. Padahal, kawasan perbatasan memiliki kekayaan dan prospek potensi yang begitu besar dan luar biasa.
Menurutnya, hal itu berbanding terbalik dengan Provinsi Kalimatan Timur sebagai daerah penghasil kayu, batu bara dan minyak, yang memberikan sumbangan terhadap APBN hingga sebesar Rp497 triliun setiap tahun.
“Kesenjangan APBN gak balance, anggaran pemerintah tak ada apa-apanya, pemerintah hanya main-main. [Jadi], minimal dana harus Rp100 triliun setiap tahun kalau ingin membangun beranda depan karena buat kepentingan Indonesia sendiri,” ujarnya
