BISNIS.COM, JAKARTA --Dewan Perwakilan Daerah meminta pemerintah menerapkan kebijakan mendorong penghiliran industri mineral dan barang tambang dengan selektif.
Ketua DPD Irman Gusman mengatakan beberapa daerah belum siap membangun industri hilir untuk mengolah hasil mineral dan barang tambang yang dihasilkan.
“Beberapa daerah merasa dirugikan, karena [minerba] menopang pendapatan asli daerah, kalau dilarang ekspor mereka kekurangan,” katanya setelah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (10/4).
Dia menjelaskan pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan minerba membutuhkan dukungan infrastruktur yang belum bisa disediakan oleh setiap daerah penghasil mineral dan barang tambang.
Irman meminta pemerintah menerapkan aturan tersebut secara case by case hanya bagi perusahaan dan daerah yang mampu. Aturan pelarangan ekspor dan keharusan membangun industri hilir dipaksakan bagi daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai, termasuk persediaan listrik.
“Spirit-nya tetap downstream. Presiden sepakat minta kepada Menteri ESD untuk case by case jangan pukul rata,” kata Irman.
Undang-undang no. 4/2009 mengharuskan pemerintah melarang ekspor mineral dan barang tambang mentah mulai 2014. (if)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
