BISNIS.COM, JAKARTA- Total E&P Indonesie berharap pemerintah lebih cepat memberikan keputusan terkait rencana kontrak kerja sama (production sharing contracts/PSC) pengembangan Blok East Natuna di Kepulauan Riau.
Head Departement of Media Realtions Total E&P Indonesie Kristanto Hartadi mengatakan kepastian pengembangan blok dengan kandungan karbondioksida terbesar di Indonesia tersebut masih belum jelas.
“Kalau lebih cepat keputusan di East Natuna ini lebih baik. Sebelum keputusan Blok Mahakam juga tidak apa-apa, karena ini proses pengembangannya memakan waktu lama,” kata Kris di Jakarta, akhir pekan lalu.
Menurutnya, karena berada di laut dalam, pengembangan Blok East Natuna sangat berisiko dan membutuhkan waktu pengembangan yang cukup lama, sekitar 10 tahun-15 tahun.
Seperti diketahui, pemerintah secara resmi menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola Blok Natuna D Alpha atau kini bernama East Natuna melalui Surat Menteri ESDM No 3588/11/MEM/2008 tertanggal 2 Juni 2008 tentang Status Gas Natuna D Alpha.
Pertamina akan mengelola blok itu bersama tiga mitranya, yakni perusahaan migas asal Thailand PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP), Esso Natuna Ltd (anak usaha ExxonMobil), dan Total E&P Activities Petrolieres (anak usaha Total SA).
Saat ini, proyek Blok East Natuna di Kepulauan Riau terkendala insentif yang kini sedang dikaji di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan sendiri menyatakan sudah merespons keinginan investor yang tergabung dalam konsorsium Pertamina tersebut.
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengatakan prinsip-prinsip kesepakatan (principle of agreement/PoA) pengembangan Blok East Natuna diperpanjang. Pertamina kembali memperpanjang PoA pengembangan Blok East Natuna yang habis pada 10 Desember 2012.
Karen mengatakan tidak bisa memberikan kepastian waktu mengenai sampai kapan lagi PoA diperpanjang.
Selama kontrak kerja sama (production sharing contract/PSC) blok itu belum diteken, maka kepastian pengembangan blok dengan kandungan karbondioksida terbesar di Indonesia tersebut masih belum jelas.
Adapun pengembangan Blok East Natuna masih terhambat masalah teknis dan non teknis. Masalah teknis yakni terkait adanya isu perubahan skema dalam pengiriman gas, yakni dari menggunakan pipa ke kilang gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).
Selain itu, ada juga masalah non teknis dalam proposal yang masih belum disepakati oleh pemerintah. Hal-hal tersebut antara lain permintaan konsorsium mendapatkan fiskal yang khusus, lahan yang lebih luas, jangka waktu yang lebih lama yakni antara 40 tahun-50 tahun, serta perpanjangan kontrak di awal.
PoA eksplorasi dan eksploitasi wilayah East Natuna sudah ditandatangani sejak 19 Agustus 2011. Blok East Natuna memiliki cadangan sebesar 46 triliun kaki kubik (tcf) dan menjadikannya cadangan gas terbesar di Indonesia. Blok tersebut memiliki kandungan gas CO2 sangat besar, yakni hingga 71% dan secara teknis sulit untuk diproduksikan, sehingga konsorsium Pertamina meminta insentif kepada pemerintah.
Produksi gas dari proyek ini diharapkan mencapai 1.000 juta kaki kubik per hari (MMscfd) dan pada puncak produksinya diperkirakan bisa sampai 4.000 MMscfd. Pengembangannya memerlukan waktu sekitar 6—10 tahun. Artinya, gasnya baru bisa onstream sekitar 2021—2022.
(faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
